Iskandar Curhat BPKS Terbelenggu Regulasi & Minim Dana, Sabang Sulit Berkembang, Ini Tanggapan DPRA

Namun, pengembangannya tak bisa berjalan optimal karena aturan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.

"Dalam UU Nomor 37 Tahun 2000, Sabang seharusnya menjadi daerah bebas tata niaga. Tetapi apa yang terjadi? Undang-undang bisa kalah dengan surat edaran menteri," lanjut Iskandar dengan nada getir.

Padahal, Sabang memiliki lokasi strategis di jalur pelayaran internasional yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Namun, alih-alih menjadi pusat perdagangan bebas, kebijakan yang tidak harmonis justru membatasi peran Sabang dalam rantai perdagangan global.

Tak hanya sektor kepelabuhan, sektor lain seperti pariwisata dan perikanan juga menghadapi tantangan serupa.

Baca juga: Mualem-Dek Fadh, Harapan Baru Aceh Mengoptimalkan Fungsi BPKS & BPMA Sebagai Indikator Kemajuan Aceh

Sabang yang ditetapkan sebagai destinasi wisata strategis nasional masih belum mampu berkembang secara maksimal. 

Infrastruktur pendukung dan regulasi yang ketat membuat investasi di sektor ini berjalan lamban.

Sementara itu, sektor perikanan yang tengah mendapat suntikan dana hibah dari Jepang untuk pembangunan pelabuhan, tetap menghadapi tantangan yang sama yaitu regulasi yang justru menghambat.

"Potensi ini hanya akan menjadi cerita kosong jika regulasi tidak segera diperbaiki.

Ini bukan hanya urusan BPKS, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama pemerintah daerah, legislatif, dan semua pemangku kebijakan di tingkat pusat," tegasnya.

"Kita butuh harmonisasi regulasi. Kita butuh induk di pemerintah pusat, sebagaimana tiga KPBPB lain di Indonesia.

Tanpa itu, Sabang akan terus terperangkap dalam belenggu aturan yang mengekang langkahnya menuju kejayaan." sambung Iskandar.

BPKS berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai kendala regulasi yang menghambat pengembangan kawasan.

Dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kebijakan, Sabang diharapkan bisa berkembang sesuai potensinya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan internasional.

Tanggapan DPRA