Dana Program Makan Siang Gratis Diduga Terjadi Penggelapan, Ada Pemotongan Rp 2.500 Per Porsi

“Jadi dari Rp15 ribu dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," ungkap Harly, Selasa, (15/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Harly, menjelaskan bahwa kliennya telah bekerja sama dengan Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam periode tersebut, dapur MBG Kalibatra telah memproduksi sekitar 65.025 porsi makanan, namun tidak mendapat pembayaran satupun dari yayasan.

Menurut Harly, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mencairkan dana sebesar Rp386.500.000 kepada Yayasan MBN. 

Namun, hingga kini Ira belum menerima pembayaran sepeser pun.

Bahkan, saat mencoba menagih haknya, pihak yayasan justru menyatakan bahwa Ira masih memiliki kekurangan bayar senilai Rp45.314.249 dengan dalih adanya kebutuhan lapangan.

Padahal, seluruh biaya operasional mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, ditanggung sendiri oleh dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira.

Karena tidak ada kepastian pembayaran, dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira akhirnya berhenti beroperasi, dan Ira memutuskan mengakhiri kemitraannya dengan program MBG.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada,”

“Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," kata Harly.

Akibat kasus ini, Ira mengalami kerugian hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000, dan memutuskan menempuh jalur hukum.

Ira resmi melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Kasus ini memunculkan keprihatinan soal pengelolaan dana bantuan sosial, serta lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan.

Harly mendesak BGN untuk segera turun tangan untuk mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

"Tapi, yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini," kata Harly. (*)