Ini Deretan Lembaga dan Kementerian yang Didatangi HRB untuk Mengenjot Pembangunan Kota Subulussalam

Sementara  dengan Kepala BKN RI, Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin atau HRB masih 'bergerilya' di Ibu Kota Jakarta menyambangi kementerian dan lembaga lainnya.

Terbaru, HRB menemui Kepala  Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH Rabu (23/4/2025) di ruang kerja Kepala BKN RI di Jakarta.

Baca juga: HRB Sambangi Kementerian Pertanian, Ajukan Peralihan Aset dan Alsintan untuk Kota Subulussalam

Dalam keterangan persnya kepada Serambinews.com, HRB mengatakan pertemuannya dengan kepala BKN RI Prof Zudan dalam rangka membahas seputar PNS atau ASN.

Selain itu, HRB juga berkoordinasi terkait teknis mutasi yang direncanakan akan digelar dalam waktu dekat.

Pembahasan lainnya menyangkut mekanisme rekrutmen Pegawai Pemerintah dangan Perjanjian Kerja (PPPK).

Di sela pertemuan, Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin menyerahkan buku Syekh Hamzah Fansuri tokoh ulama berkaliber Internasional kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara  Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh.

Sebelumnya, Wali Kota Subulussalam HRB juga bertemu Menteri Koperasi Budi Arie Rabu (23/4/2025) di Ruang Kerja Menteri Koperasi, Jakarta.

Pertemuan Wali Kota Subulussalam HRB ini berkaitan tentang pembentukan dan pendanaan Koperasi Merah Putih. 

Dalam hal ini, Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan agar Koperasi Merah Putih berjalan lancar, seluruh desa di Kota Subulussalam harus tersambung aliran internet.

Untuk masalah ini, Budi Arie bahkan menegaskan siap menjadi jaminan."Saya jaminannya," kata Budi Arie sebagaimana disampaikan HRB kepada Khalidin Umar Barat Wartawam Serambinews.com di Subulussalam.

Hadir dalam pertemuan Kadis UMKM Subulussalam H. Junifar dan Anggota DPRK Subulussalam dari Partai Gerindra Antoni Angkat. 

"Pak menteri menambahkan bahwa KMP adalah program andalan Presiden. Ini adalah ide brilian. Jika dijalankan dengan baik dan benar maka setiap tahun akan menghasilkan keuntungan minimal satu milyar rupiah. Itu bukan perhitungan asal-asalan tapi dari hasil kajian," ujar HRB.

HRB juga mengatakan bahwa menurut Menteri Budi Arie dalam perdagangan ada larangan monopoli kecuali yang dilakukan dua lembaga yakni BUMN dan Koperasi. 

Karenanya Koperasi Merah Putih nantinya boleh melakukan monopoli penjualan untuk barang-barang tertentu, misalnya pupuk, elpiji, dan sejenisnya. 

Monopoli yang dilakukan Koperasi seperti ini tidak akan merusak sistem perdagangan di pedesaan. Lagi pula hasilnya juga untuk kepentingan anggota yang tak lain adalah warga desa setempat.