Ini Deretan Lembaga dan Kementerian yang Didatangi HRB untuk Mengenjot Pembangunan Kota Subulussalam

HRB dalam keterangan persnya, menyebutkan setidaknya ada enam kementerian hingga lembaga yang disambanginya saat di Jakarta.

Laporan Khalidin Umar Barat I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin atau HRB terus berjuang mendatangkan 'kue-kue' pembangunan dari pusat dengan mengunjungi kementerian dan lembaga lainnya di Jakarta.

HRB dalam keterangan persnya, kepada Serambinews.com Rabu (23/4/2025), menyebutkan setidaknya ada enam kementerian hingga lembaga yang disambanginya saat di Jakarta.

Aksi 'gerilya' sang Wali Kota Subulussalam tersebut masih berlanjut hingga ke Malang, Jawa Timur.

Di Jakarta, HRB menemui Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie dan Wamen HAM Mugianto, Wamen Komdigi Nezar Patria.

Kemudian Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Dr I Hendrasmo MA, Kepala  Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH serta di Kementerian Pekerjaan Umum.

Bersama Wakil Menteri HAM RI, Mugianto  Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin atau HRB kembali melakukan gebrakan dengan menggagas Subulussalam sebagai Human Right City atau Kota Ramah HAM.

Baca juga: Tingkatkan Akses Internet di Kota Subulussalam, HRB Temui Wamen Komdigi Nezar Patria, Hadiahi Buku

Gagasan itu setelah adanya komitmen HRB bersama Wakil Menteri HAM RI Mugianto dalam pertemuan yang berlangsung, Rabu (23/4/2025) di Jakarta.

Human Right City adalah kota yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

HRB menjelaskan program Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan standar HAM.

Hal ini katanya juga sebagai realisasi pengakuan, penghormatan dan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini ada asas saling menghargai, toleransi, dan menghormati hak-hak asasi orang lain. 

"Jika ini terwujud maka akan tercipta kondisi kehidupan yang damai dan harmoni di mana setiap warga merasa aman dan nyaman," terang HRB.

Baca juga: HRB Temui Kepala BKN RI, Bahas Mutasi dan Mekanisme Rekrutmen PPPK Kota Subulussalam

Menurut HRB, kenyamana dan harmoni bermasyarakat inilah yang akan diperjuangkan selaku Walikota Subulussalam.

Dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri HAM RI Mugianto, HRB pun memaparkan kondisi masyarakat Kota Subulussalam yang masih rentan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu di Kota Subulussalam juga tingginya pernikahan dini akibat pergaulan bebas menambah persoalan kekerasan.

Bak gayung bersambut. Paparan HRB tersebut ditanggapi serius dari Wamen HAM Mugianto.

Termasuk kondisi Subulussalam yang memiliki potensi gesekan sosial karena berbagai faktor, salah satunya karena trauma konflik masa lalu.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian HAM tersebut, HRB juga mengajukan permohonan agar Wamen Mugianto segera mewujudkan program “Subulussalam: Human Right City”. 

Baca juga: Subulussalam Siap Merilis Koperasi Merah Putih, HRB Temui Budi Arie Hingga Dipuji Sang Menkop Itu

Untuk usulan Human Right City, Wamen Mugianto dengan gembira menyambut gagasan tersebut. 

Tuan rumah Festival HAM

Bahkan Wamen Mugianto langsung menunjuk Kota Subulussalam sebagai calon tuan rumah Festival HAM Nasional tahun 2025, tepatnya bulan Desember.

Dikatakan, sebagai langkah awal, Kementerian HAM juga menunjuk HRB sebagai salah satu wakil Indonesia dalam Konggres HAM Internasional yang akan dilaksanakan di Korea Selatan, Mei mendatangm

“Secepatnya kita buat MoU antara Kementerian HAM dengan Walikota Subulussalam,” kata Mugianto.

Menurutnya penguatan HAM di kalangan ASN Subulussalam juga harus dilakukan. 

Baca juga: HRB dan Wamen HAM Buat MoU Jadikan Subulussalam Kota Ramah HAM

Karenanya, komitmen HRB menjadi modal utama untuk mewujudkan Subulussalam sebagai Kota Ramah HAM termasuk mekanisme dan keterlibatan segenap masyarakat.

Pada bagian lain Mugianto mengatakan jika Kota Subulussalam dapat menjadi salah satu percontohan tentang penerapan HAM yang ditandai dengan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal). 

Hal ini menurut Mugianto akan menjadi awal yang bagus menuju terciptanya kondisi Kota Subulussalam yang aman dan nyaman. 

"Jika berhasil maka investor akan berdatangan, kunjungan wisata akan meningkat, perdagangan semakin bertumbuh, ekonomi warga juga semakin membaik. Inilah yang diharapkan dari cita-cita HRB untuk menjadikan Kota Subulussalam sebagai Human Right City," tandas Mugianto.

Sementara  dengan Kepala BKN RI, Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin atau HRB masih 'bergerilya' di Ibu Kota Jakarta menyambangi kementerian dan lembaga lainnya.

Terbaru, HRB menemui Kepala  Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH Rabu (23/4/2025) di ruang kerja Kepala BKN RI di Jakarta.

Baca juga: HRB Sambangi Kementerian Pertanian, Ajukan Peralihan Aset dan Alsintan untuk Kota Subulussalam

Dalam keterangan persnya kepada Serambinews.com, HRB mengatakan pertemuannya dengan kepala BKN RI Prof Zudan dalam rangka membahas seputar PNS atau ASN.

Selain itu, HRB juga berkoordinasi terkait teknis mutasi yang direncanakan akan digelar dalam waktu dekat.

Pembahasan lainnya menyangkut mekanisme rekrutmen Pegawai Pemerintah dangan Perjanjian Kerja (PPPK).

Di sela pertemuan, Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin menyerahkan buku Syekh Hamzah Fansuri tokoh ulama berkaliber Internasional kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara  Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh.

Sebelumnya, Wali Kota Subulussalam HRB juga bertemu Menteri Koperasi Budi Arie Rabu (23/4/2025) di Ruang Kerja Menteri Koperasi, Jakarta.

Pertemuan Wali Kota Subulussalam HRB ini berkaitan tentang pembentukan dan pendanaan Koperasi Merah Putih. 

Dalam hal ini, Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan agar Koperasi Merah Putih berjalan lancar, seluruh desa di Kota Subulussalam harus tersambung aliran internet.

Untuk masalah ini, Budi Arie bahkan menegaskan siap menjadi jaminan."Saya jaminannya," kata Budi Arie sebagaimana disampaikan HRB kepada Khalidin Umar Barat Wartawam Serambinews.com di Subulussalam.

Hadir dalam pertemuan Kadis UMKM Subulussalam H. Junifar dan Anggota DPRK Subulussalam dari Partai Gerindra Antoni Angkat. 

"Pak menteri menambahkan bahwa KMP adalah program andalan Presiden. Ini adalah ide brilian. Jika dijalankan dengan baik dan benar maka setiap tahun akan menghasilkan keuntungan minimal satu milyar rupiah. Itu bukan perhitungan asal-asalan tapi dari hasil kajian," ujar HRB.

HRB juga mengatakan bahwa menurut Menteri Budi Arie dalam perdagangan ada larangan monopoli kecuali yang dilakukan dua lembaga yakni BUMN dan Koperasi. 

Karenanya Koperasi Merah Putih nantinya boleh melakukan monopoli penjualan untuk barang-barang tertentu, misalnya pupuk, elpiji, dan sejenisnya. 

Monopoli yang dilakukan Koperasi seperti ini tidak akan merusak sistem perdagangan di pedesaan. Lagi pula hasilnya juga untuk kepentingan anggota yang tak lain adalah warga desa setempat.

Selain bertemu di ruang kerjanya, Menteri Budi Arie turut mengajak HRB menghadiri halal bihalal para purnawirawan di Gedung Kementerian Koperasi. 

HRB yang sudah akan pamit langsung dicegah sang menteri seraya mengajaknya ikut dalam acara tersebut. 

Ternyata Menteri Budi terkesan saat HRB menjelaskan kondisi Kota Subulussalam dan menjabarkan visi misinya untuk membawa Subulussalam lebih maju dan sejahtera sehingga ingin berbincang santai lebih lama. 

Mantan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi ini pun meminta HRB mendampinginya selama acara tersebut.

Menkop juga mengenalkan HRB di hadapan para purnawirawan dalam acara halal bihalal. 

Sang Menteri Budi Arie memperkenalkan HRB sebagai sosok Wali Kota Subulussalam yang segera merilis Koperasi Merah Putih di seluruh desa di daerahnyam

"Dia berkomitmen akan menyukseskannya. Dia sangat gesit, petarung tangguh. Hasil didikan retret di Magelang seharusnya kayak begini. Kalau para kepala daerah di Indonesia seperti ini, saya yakin negara kita cepat majunya," begitu pujian snag menteri terhadap sosok HRB di Jakarta. 

Kemudian persoalan akses internet yang masih belum merata di wilayah Kota Subulussalam menjadi perhatian serius Haji Rasyid Bancin atau HRB karena dianggap dapat menghambat informasi, pendidikan, layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

Untuk itu, HRB bergerak cepat dengan mengunjungi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Rabu (23/4/2025) dan bertemu dengan Wakil Menteri Nezar Patria.

Dalam pertemuan tersebut, HRB yang turut didampingi sejumlah pejabatnya menyampaikan program visi-misinya dalam memimpin Kota Subulussalam lima tahun mendatang.

Dia ingin mewujudkan pembangunan yang merata, bertujuan untuk meningkatkan akses jaringan internet diseluruh wilayah Kota Subulussalam guna mendukung pendidikan, layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

Persoalannya, kata HRB program ini mendapat berbagai kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan jaringan internet bahkan sinyal komunikasi di daerah terpencil.

Politisi Partai Gerindra Kota Subulussalam ini menyampaikan banyak menerima keluhan masyarakat terkait jaringan termasuk internet.

"Masyarakat meminta kepada kami agar ada pembangunan Tower BTS yang belum terjangkau jaringan atau pada titik yang lemah sinyal, termasuk titik strategis yang masih belum terjangkau jaringan sinyal," kata HRB.

HRB pun mengaku kedatangan ke Komdigi untuk dalam rangka percepatan peningkatan jaringan internet di kawasan blankspot atau belum memiliki jaringan di Kota Subulussalam.

Selama ini menurut HRB beberapa daerah ada yang hanya tersedia jaringan 2G untuk telepon, sedangkan akses internet sama sekali tidak ada. Malah tak sedikit juga desa tanpa jaringan telepon.

"Mohon izin pak wamen, masih banyak kawasan di Kota Subulussalam yang blankspot, untuk itu kami mohon dapat perhatian lebih maksimal," kata HRB pada Nezar Patria yang tak lain putra Pimpinan Harian Serambi Indonesia atau Serambinews.com.

Lebih jauh HRB berharap, melalui pertemuan tersebut ia berharap BAKTI Kemenkominfo dapat membantu meningkatkan akses internet di kawasan-kawasan terkait.

Pada kesempatan itu, suami Ny Hj Yarnida Zai Rasyid ini menyerahkan proposal terkait jaringan internet dan telekomunikasi kepada Nezar Patria Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia.

HRB juga menyerahkan buah tangan berupa buku Syekh Abdur Rauuf Assingkily kepada Wamen Komdigi Nezar Patria.

Sementara Wamen Komdigi Nezar Patria selaku putra Aceh mengatakan akan mengagendakan waktunya untuk berkunjung ke Kota Subulussalam. (*)