Pelayan Rakyat Ala Ibnu Khaldun dan Realitas APBA yang Mengecewakan

Akibatnya, roda ekonomi masyarakat tertahan. Para pengusaha kecil dan menengah hanya bisa menelan ludah. 

Di sektor konstruksi, ribuan pekerja terpaksa menganggur. Janji kampanye Gubernur Aceh saat itu, Mualem, untuk menekan pengangguran terasa seperti lelucon pahit.

Keterlambatan ini tak bisa dipisahkan dari konstelasi politik di Aceh. Publik ingat bagaimana Partai Aceh, pemenang Pemilu Gubernur dalam kampanye yang menjanjikan kesejahteraan kepada 'ban sigom' (seluruh) rakyat Aceh.

Kemenangan Muzakir Manaf yang saat ini sebagai penguasa di Aceh dan dominasi Partai Aceh telah membangkitkan harapan.

Namun terlepas ada tidaknya permasalahan internal partai politik atau internal pemerintahan, belum teralisasinya APBA kepada rakyat Aceh hingga pertengahan tahun 2025 ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

Alih-alih tancap gas, yang diperlihatkan justru kelambanan. Mengapa APBA 2025 yang sudah disahkan sejak 2024 justru dibiarkan 'terparkir'.

Baca juga: Prajurit Kodam IM Aceh Berbagi Makanan dan Pakaian kepada Warga Puncak Jaya Papua

Baca juga: Detik-detik Zulkifli Husein Meninggal Mendadak saat Pidato Halal Bi Halal Masyarakat Pidie Raya

Apakah birokrasi perencanaan yang amburadul, atau ada 'permainan' politik? Pertanyaan ini menggantung di udara.

Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, dari berbagai pemberitaan sebelumnya telah meminta jajaran eksekutif untuk segera merealisasikan APBA 2025. 

Langkah itu dinilainya sangat mendesak dan penting demi keberlanjutan pembangunan dan juga bergeraknya ekonomi masyarakat. 

Namun, pernyataan desakan ini tidak dilanjutkan pada tindakan nyata oleh eksekutif. Ketidakjelasan inilah yang menggerogoti kepercayaan masyarakat.

Partai Aceh, sebagai pemegang mandat mayoritas rakyat, seharusnya sadar betul bahwa waktu terus berjalan. Setiap hari penundaan adalah bom waktu. 

Momentum awal pemerintahan adalah saat yang tepat untuk membuktikan komitmen. Rakyat Aceh butuh aksi nyata, bukan janji manis kampanye.

Jika APBA 2025 terus menjadi sekadar angka di atas kertas, maka jangan salahkan jika kepercayaan berubah menjadi kebencian. 

Baca juga: Bapak Ini Sudah Punya 11 Anak, Diminta Dedi Mulyadi Ikut KB, Jawabannya Mau Salat Istikharah Dulu

Baca juga: Tim Penyusun RPJM Aceh Capai 436 Orang, Jubir: Mereka Tidak Mendapat Honorarium

Partai Aceh memiliki tanggung jawab moral dan politik yang sangat besar untuk segera bertindak.(*)

PENULIS adalah Pemerhati Aceh dan juga Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.