AS Kritik QRIS, GPN, dan Sertifikasi Halal di Indonesia, Begini Respons Pimpinan DPR dan NU

Sementara itu, kekhawatiran AS terkait sistem pembayaran yang dicanangkan BI, yakni QRIS, muncul karena QRIS ditetapkan sebagai standar nasional untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia. 

Beleid soal QRIS ini berdasarkan Peraturan BI Nomor 21 Tahun 2019. 

Namun, dalam proses penyusunan kebijakan QRIS ini, para pemangku kepentingan asing tidak diajak konsultasi dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. 

"Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, mencatat kekhawatiran bahwa selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang sifat perubahan potensial atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi paling lancar dengan sistem pembayaran yang ada," tulis laporan USTR. 

Baca juga: Kata Ahli Ekonomi Soal Sikap Indonesia Terhadap Keluhan Qris dan GPN Oleh AS: Harusnya Biarkan Saja

Reaksi Rakyat, Menteri, Hingga Pimpinan DPR

Kritik Amerika terhadap QRIS dan GPN ini ditanggapi oleh banyak pihak di Indonesia.

Bahkan, muncul gerakan jiwa nasionalisme untuk membela QRIS dengan cara ramai-ramai menggunakan QRIS dalam setiap transaksi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (23/4/2025) lalu mengungkapkan fakta meroketnya volume transaksi yang menggunakan QRIS.

Perry mengatakan, volume transaksi QRIS sepanjang kuartal I-2025 terus tumbuh hingga 169,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Dipicu oleh terus naiknya jumlah pengguna dan merchant.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menanggapi protes Amerika Serikat (AS) terhadap sistem pembayaran QRIS di Indonesia. 

Menurut Airlangga, sistem pembayaran lewat QRIS merupakan penghubung secara nasional. 

Di sisi lain, Indonesia juga terbuka untuk operator pembayaran luar negeri, baik Mastercard maupun Visa, untuk digunakan di Tanah Air. 

Sehingga, Airlangga menilai keluhan AS soal QRIS bisa diselesaikan dengan penjelasan. 

"Terkait dengan QRIS, itu adalah Gateway Nasional. Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri, termasuk Mastercard ataupun Visa. Untuk di sektor kartu kredit, itu tidak ada perubahan," jelas Airlangga dalam konferensi pers secara daring dari Washington DC, AS, Jumat (25/4/2025). 

"Kemudian, untuk sektor gateway ini, mereka terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi. Dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi, ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan," paparnya.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno juga angkat bicara soal protes Amerika Serikat terhadap sistem gerbang pembayaran (gateway) QRIS yang diterapkan di Indonesia.