Koperasi Merah Putih, Simbol Kemakmuran Petani? 

Oleh: Husaini Yusuf, S.P., M.Si  

Salah satu strategi Presiden Prabowo Subianto dalam memakmurkan masyarakat pedesaan adalah dengan mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Ini dilakukan melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Direncanakan, Presiden akan mendirikan 80.000 kopdes di seluruh Indonesia dengan modal minimal 5 miliar per kopdes. 

Dalam inpres tersebut tercantum bahwa kopdes itu bukan hanya seputar simpan pinjam namun sangat luas peruntukannya. Pengadaan toko sembako misalnya, kemudian mengakomodir pendirian klinik desa, apotek desa, gudang penyimpanan hasil tangkap (cold storage) bagi nelayan dan petani. Disamping itu, kopdes juga memberikan keleluasan bagi pengembangan kelembagaan ekonomi desa yang telah eksis dan pengembangan potensi desa. 

Dari sejumlah poin di atas menunjukkan rata-rata kegiatan tersebut bersentuhan langsung dengan petani dan nelayan. Ada pertanyaan serius dari penulis, apakah koperasi desa merah putih itu sebagai simbol kemakmuran petani? Tentu hanya waktu yang akan menjawab.

Setidaknya, menurut penulis bahwa beberapa poin inpres itu mengakomodir kebutuhan petani dan nelayan yang selama ini menjadi persoalan mendasar mereka di lapangan dalam berusahatani. 

Semua kita tentu sangat paham apalagi masyarakat yang berdomisili di pedesaan bahwa diantara persoalan mendasar yang menyelimuti petani selama ini adalah terkait modal usaha.

Mereka terus bergantung modal pada tengkulak dan toke-toke di gampong untuk memodali usahataninya. Tentu dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama. 

Yang agak miris adalah ketika memiliki hasil panen, terkadang petani tidak punya bergaining atas produknya sendiri disebabkan harus mematuhi kesepakatan dengan toke atau pemodal bahwa setiap hasil panen wajib dijual kepada mereka. Ironis memang, biasa harga yang disepakati selalu dibawah harga pasar. Ini dilema bagi petani. Mereka terjebak atas jasa para tengkulak dan toke bangku. 

Nah, disisi lain, kehadiran toke dan pemodal di desa itu terkadang sangat dibutuhkan petani dan masyarakat. Kenapa? Karena memang mereka sangat membutuhkan modal bukan hanya untuk kebutuhan usahataninya namun juga untuk biaya hidup keluarganya dan biaya sekolah anak-anaknya.  

Kenapa masyarakat enggan meminjam ke Bank? Pertama, soal akses yang jauh dari jangkauan. Disamping itu, petani “dipaksakan” harus menyiapkan seabrek administrasi sebagai syarat dan prosedur yang baku termasuk harus menunjukkan agunan yang jelas. Kedua, menghindari sistem ribawi. Petani benar-benar ingin bersih penghasilan yang didapatinya dari usahatani. Ada filosofi yang sangat mengakar di petani “pang ulee buet ibadat, pang ulee harkat meugoe”. 

Oleh karena itu, kehadiran Kopdes merah putih yang merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo sejatinya akan menjadi jalan keluar bagi petani, nelayan dan masyarakat perdesaaan/perkotaan dalam meningkatkan taraf hidupnya ditengah-tengah paceklik ekonomi yang begitu mematikan akhir-akhir ini. 

Provinsi Aceh sendiri mendapatkan alokasi kopdes sejumlah 6.500. Artinya, seluruh Gampong di Aceh mendapatkan kesempatan membentuk kopdes. Dalam pembentukannya, pemerintah mengakomodir dalam bentuk pembentukan baru, pengembangan yang sudah ada dan revitalisasi koperasi gampong yang sudah berjalan.  

Dalam pelaksanaannya, ada masalah klasik yang kerap dialami pengurus dalam pengelolaan koperasi. Partisipasi anggota yang rendah misalnya, modal usaha yang minim, dan kurangnya sumberdaya pengurus yang kompeten. Disamping itu, piutang yang macet, koordinasi dan komunikasi antar anggota sering putus, serta persoalan administrasi dalam pengelolaan dokumen yang kurang efektif. 

Sejumlah tantangan ini harus benar-benar clear dan diantisipasi dengan baik oleh pengurus nantinya dan pemerintah selaku pemberi saham. Tanpa itu, kita kembali merencanakan program yang gagal. Duh!