Aceh Punya Damai, tapi Anak Mudanya Punya Apa?

Oleh: Ryan Hasri *)

Dua dekade perdamaian melahirkan generasi yang selamat dari konflik, namun terperangkap dalam kemiskinan dan kebimbangan identitas. 

FAJAR memesan kopi ketiganya sore itu. Di warkop langganannya di Banda Aceh, ia dan dua temannya membuka laptop, menyebar sketsa proposal, dan berbicara penuh semangat tentang proyek konstruksi yang “hampir pasti” akan mereka menangkan. 

Fajar bukan sembarang anak muda. Ia lulusan S2 Teknik Sipil, beasiswa penuh dari pemerintah daerah Aceh. Nilai akademiknya cemerlang. Tesisnya tentang infrastruktur tahan gempa mendapat pujian dari penguji. 

Tapi itu tiga tahun lalu. Sejak wisuda, rutinitas Fajar dan kawan-kawannya nyaris tidak berubah: ngopi, buka laptop, bahas proyek, pulang. Sesekali ada proyek lepas, menggambar desain untuk kontraktor, menghitung RAB. 

Untuk dapat kenalan, ia rela dibayar per dokumen, tanpa kontrak tetap, tanpa BPJS Ketenagakerjaan, tanpa kepastian bulan depan. 

Mereka adalah apa yang kini lazim disebut: independent contractor. Sebuah label yang terdengar modern, tapi pada kenyataannya berarti: tidak ada jaminan sosial, tidak ada gaji bulanan, dan tidak ada tempat untuk pulang secara profesional. 

Kisah Fajar bukan pengecualian. Ia adalah wajah dari satu generasi. 

Dua puluh tahun lalu, dunia bertepuk tangan untuk Aceh. MoU Helsinki ditandatangani, senjata diletakkan, dan perdamaian datang. 

Namun hari ini, ada generasi yang tumbuh di balik kemenangan itu, dan mereka tidak tahu harus merayakan apa. 

Mereka lahir sekitar tahun 2000-an. Tidak pernah merasakan dentum senjata, tidak mengenal kamp pengungsian. Konflik hanya cerita orang tua. Tapi warisan konflik itu nyata: ekonomi yang stagnan, lapangan kerja yang sempit, dan pertanyaan besar tentang siapa mereka sebenarnya.

Baca juga: Sirene Perang Meraung-raung di Negara Teluk, Iran Diguncang Ledakan, Kuwait dan Bahrain Siap Tempur

Baca juga: Rupiah Tembus Rp 17.900 per Dollar AS, Cetak Rekor Terlemah di Tengah Gejolak Global

Data bicara blak-blakan. Per Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat 149.000 orang menganggur di Aceh. Lulusan SMK adalah kelompok yang paling tersendat. Tingkat pengangguran mereka menyentuh 10,76 persen. 

Sementara itu, kemiskinan Aceh masih bercokol di angka 12,33 persen, hampir dua kali lipat rata-rata nasional yang 8,47 persen. Ini bukan angka abstrak. Ini adalah pemuda yang melamar kerja dan ditolak, menunggu panggilan yang tak kunjung tiba. 

Dana Otonomi Khusus, yang seharusnya menjadi mesin transformasi ekonomi Aceh, justru sedang surut. Dari Rp 7,56 triliun pada 2022, nilainya ambruk ke Rp 4,3 triliun pada 2025. Kontraksi 43 persen dalam tiga tahun. 

Bukan karena Aceh tidak berhak, melainkan karena mekanisme hukumnya memang dirancang mengecil seiring waktu. Ironisnya, ini terjadi tepat ketika generasi baru memasuki usia produktif dan paling membutuhkan negara hadir. 

Pemuda Aceh di tengah Krisis Identitas