Demi Jalannya Roda Pemerintahan, Anggota DPRK Abdya Minta Bupati Safaruddin Gunakan Hak Diskresi

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) Jasman meminta Bupati Safaruddin agar menggunakan hak diskresi demi efektifnya berjalan roda pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Jasman, mengingat dalam beberapa hari kedepan Pemerintah Abdya akan melaksanakan Uji Kompetensi (Ukom) bagi pejabat eselon II.

“Bupati harus mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Sebab, jika berkaca pada Pilkada lalu, banyak pejabat eselon II yang terang-terangan terlibat dalam politik praktis," kata Jasman kepda Serambinews.com, Selasa (13/5/2025).

Tentu, jelas Jasman, Bupati Safaruddin harus teliti dalam hal tersebut, jika tidak ingin roda pemerintahan berjalan ditempat.

Baca juga: 26 Pejabat Eselon II Pemkab Abdya Ikut Uji Kompetensi, Ini Jadwalnya

Menurutnya, pejabat yang akan mengisi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Abdya nantinya harus sejalan dengan pasangan Arah Baru Abdya. 

Sehingga visi, misi, dan program kerja yang digagas oleh pasangan Safaruddin – Zaman Akli bisa tuntas dilaksanakan.

“Kenapa ini penting, karena berhasil atau tidaknya pemerintahan ini kedepan, sangat tergantung pada SKPK, apalagi nantinya mereka juga akan melakukan komunikasi dengan lembaga DPR. 

Maka ini perlu diperhatikan oleh Bupati Safaruddin,” ujarnya.

Jasman menyebutkan, Bupati Safaruddin harus dikelilingi oleh pejabat-pejabat yang berkompeten, loyal, dan memiliki etos kerja tinggi.

Baca juga: Petani Hingga PNS dan Mantan Pegawai Bank Bertarung Dalam Pemilihan Keuchik Cot Gapu Bireuen

Apalgi, kata Jasman, Bupati Safaruddin pernah menyampaikan bahwa ia ingin berjalan cepat dengan orang-orang yang tepat. 

Tentu ini menjadi lampu hijau, bahwa ia tidak main-main dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Yang pastinya, segala hal yang menyangkut dengan pemerintah berawal dari penempatan pejabat, terutama eselon II. 

Oleh karenanya, kami mengingatkan agar Bupati menempatkan orang-orang yang tepat dan sejalan dengan program beliau,” pungkas Jasman. (*)

Baca juga: Soal Permintaan Pembukaan Tol Sibanceh untuk Jemaah Haji, Ini Jawaban PT Hutama Karya