Pemkab Aceh Utara Pastikan TPP ASN Cair Sebelum Idul Adha 1446 H, Sudah Ada Rekomendasi Kemendagri

Kami minta setiap OPD segera mengajukan pengamprahan dan melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses berjalan lancar,” tambah Nazar.

Pemkab menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyaluran hak ASN sekaligus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan fiskal pada tahun anggaran 2025 setelah Pemerintah Pusat memangkas dana transfer daerah sebesar Rp 138 miliar.

Pemotongan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang rasionalisasi belanja pemerintah.

Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjaga stabilitas fiskal nasional, sekaligus mengalihkan sebagian anggaran ke sektor prioritas seperti pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penanganan dampak perubahan iklim.

Baca juga: Mahkamah Syariyah Sabang Vonis 2 Siswa Terlibat Judi Online, Polres & Kejari Minta Ortu Lebih Peduli

Di tingkat daerah, dampaknya cukup signifikan. Sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan dan masuk dalam tahap lelang, seperti pembangunan jalan, jembatan, serta pemeliharaan fasilitas publik, terpaksa dibatalkan atau ditunda.

Pemkab Aceh Utara kini sedang melakukan penyesuaian ulang terhadap dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), termasuk penghitungan ulang skala prioritas untuk memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa terganggu secara drastis. (*)