Jakarta, Aceh, Singkil: Mangkir Bukan Sekadar Nama Pulau – Bagian 1

Bahkan warga yang tinggal di sana memiliki KTP Aceh, menerima dana pembangunan dari APBK Singkil, dan memilih caleg Aceh dalam pemilu. 

Bukti sosiologis dan administratif tak bisa dipelintir hanya dengan garis digital di layar GIS kementerian.

Lalu, mengapa kini mereka tiba-tiba ‘migrasi’ ke Sumatera Utara?

Aceh tak diberi penjelasan. 

DPR dan DPD RI asal Aceh dan DPR Aceh tidak diajak bicara. 

Pemerintah kabupaten dibiarkan tahu keputusan ini lewat dokumen Kementerian Dalam Negeri yang tak pernah disosialisasikan. 

Tak ada rapat konsultatif, tak ada audiensi, bahkan tidak ada pengakuan telah terjadi pergeseran batas. 

Semuanya terjadi diam-diam. 

Di masa pemerintahan Presiden Jokowi--yang selama dua periode menjanjikan pembangunan dari pinggiran, tapi justru menyaksikan pinggiran dicabut dari akar historisnya.

Dan ironinya, keputusan dieksekusi itu justru ketika Aceh dipimpin oleh bekas Panglima Gerakan Aceh Merdeka--seakan menguji batas kesabaran dan mengirim pesan sinis: bahkan simbol paling kuat sekalipun bisa dipermalukan oleh kesewenang-wenangan administratif. 

Sebuah pelecehan simbolik di hadapan rakyat, yang tak hanya menyentuh teritorial, tapi juga martabat.

Permainan Kekuasaan?

Ada spekulasi kuat bahwa ini bukan sekadar teknis. 

Di Aceh, banyak yang yakin ini adalah bagian dari permainan kekuasaan sebagian elite pusat. 

Ada pembicaraan kedai kopi yang belum  tentu benar bahwa tokoh penting sektor kemaritiman dalam pemerintahan Jokowi yang berasal dari Sumatera Utara adalah otak dari “pencabutan” empat Pulau itu. 

Sosok ini bukan sekadar pejabat publik biasa, tetapi juga dikenal aktif dalam pelbagai jaringan bisnis yang beririsan dengan isu laut, tambang, dan energi.