Izin Diabaikan, Lingkungan Dikorbankan: Wajah Buram Tambak Intensif di Aceh Besar

Oleh: Iwan Afriadi

Aceh Besar, salah satu wilayah pesisir dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kini menghadapi ancaman serius akibat maraknya pembangunan tambak intensif tanpa izin. 

Fenomena ini bukan sekadar soal administratif, melainkan cermin dari krisis tata kelola lingkungan yang sedang berlangsung. 

Di balik geliat ekonomi yang terlihat menjanjikan, tersimpan potensi kerusakan ekologis yang sangat besar dan dampaknya sudah mulai terasa.

Tambak-tambak udang tumbuh pesat di sepanjang garis pantai, sayangnya, sebagian besar tambak tersebut dibangun tanpa melalui prosedur perizinan yang sah, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Lokasi, atau Izin Usaha Budidaya. 

Pelaku usaha beralasan bahwa proses perizinan terlalu rumit, birokratis, dan mahal. 

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa alasan tersebut sering kali hanya dijadikan tameng untuk menghindari kewajiban hukum dan tanggung jawab lingkungan.

Pembangunan tambak intensif tanpa izin memiliki dampak yang luas.

Baca juga: Harga Emas Melesat di Tengah Drama Perdagangan AS-China dan Ketegangan Inflasi!

Salah satu dampak paling nyata adalah kerusakan ekosistem pesisir, khususnya hutan mangrove yang ditebang demi membuka lahan tambak. 

Padahal, mangrove berfungsi vital sebagai pelindung pantai dari abrasi, tempat pembesaran ikan, serta penyangga sistem ekologis pesisir. 

Ketika mangrove hilang, abrasi pantai meningkat, biota laut kehilangan habitat, dan risiko bencana ekologis menjadi lebih tinggi.

Selain itu, limbah dari aktivitas tambak yang tidak dikelola dengan baik mengalir langsung ke sungai dan laut. 

Pencemaran air ini berdampak pada menurunnya kualitas perairan, munculnya penyakit pada ikan, serta mengganggu aktivitas nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari hasil laut. 

Limbah kaya nitrogen dan fosfat dari pakan serta kotoran udang dari tambak dapat memicu ledakan alga (eutrofikasi) yang mematikan organisme lain karena menurunnya kadar oksigen di perairan.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dari instansi terkait.