HMI Sebut Pengalihan 4 Pulau di Aceh Singkil ke Sumut Bentuk Pengkhianatan Terstruktur Terhadap Aceh

Pengurus HMI Cabang Lhokseumawe–Aceh Utara, Aris Munandar, menilai pengalihan tersebut dilakukan secara tersruktur dan merupakan pola lama yang terus berulang.

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, dialihkan masuk ke Provinsi Sumatera Utara.

Pengalihan ini melalui Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.2-2138, bahwa

Pengurus HMI Cabang Lhokseumawe–Aceh Utara, Aris Munandar, menilai pengalihan pulau tersebut dilakukan secara tersruktur dan merupakan pola lama yang terus berulang.

Keputusan-keputusan terkait Aceh sering kali diambil tanpa pelibatan maksimal dari masyarakat, pemerintah daerah, maupun lembaga adat, yang memiliki legitimasi sosial dan pemahaman mendalam terhadap wilayah serta nilai-nilai kesejarahan Aceh terkait 4 pulau tersebut.

Kali ini, Aceh kembali dikejutkan oleh sebuah keputusan yang berpotensi merusak tatanan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Keputusan ini segera memicu keresahan di tengah masyarakat Aceh, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe–Aceh Utara menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan sistematis terhadap Aceh, yang selama ini terus mengalami pengikisan hak-haknya melalui berbagai kebijakan sepihak dari pemerintah pusat.

Baca juga: Eks Pejuang GAM Desak Presiden Batalkan Keputusan Mendagri Soal Empat Pulau Aceh Singkil Masuk Sumut

Aris menambahkan, ini juga termasuk dalam kategori pengabaian otonomi khusus dan nilai sejarah Aceh.

“Aceh bukan sekadar wilayah administratif. Setiap jengkal tanah, daratan, hingga pulau-pulaunya memiliki nilai sejarah, adat, dan martabat.

Ketika pusat mengambil keputusan sepihak tanpa partisipasi publik yang sahih, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip negara kesatuan yang adil,” tegas Aris.

Lebih lanjut, tindakan kemendagri ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bahwa kebijakan administratif berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh harus melalui konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh. 

Artinya, Gubernur Aceh memiliki posisi strategis yang harus dilibatkan secara formal dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi pemerintahan dan wilayah Aceh.

Baca juga: Penetapan 4 Pulau oleh Mendagri Cacat, Dosen Hukum Unimal: Dua Instrumen Hukum Diabaikan

Langkah sepihak tanpa konsultasi ini mencederai mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengabaikan prinsip keadilan bagi daerah yang memiliki kekhususan (Lex Specialis) secara hukum dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Disebutkan Aris, bahwa persoalan ini bukan sekadar soal administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut harga diri, kehormatan, dan martabat rakyat Aceh. 

Selama ini, masyarakat perbatasan telah hidup berdampingan secara damai.

Namun kebijakan tanpa dasar sejarah dan hukum yang kuat justru berpotensi memecah harmoni sosial serta menimbulkan konflik horizontal di akar rumput.

Lebih dari itu, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan secara adil dan transparan, hal serupa bisa menjadi preseden buruk bagi daerah-daerah lain di Indonesia. 

"Jika Aceh saja yang memiliki status kekhususan bisa diperlakukan semena-mena, maka apa jaminan bagi provinsi lain yang juga kerap merasa dipinggirkan oleh pemerintah pusat," ucap mantan mahasiswa Hukum Unimal itu.

Baca juga: KPA Sagoe Julok Peringatkan Mendagri Soal Empat Pulau di Aceh Singkil Bisa Timbulkan Konflik Baru

Ditambahkannya, tindakan seperti ini merupakan ancaman nyata bagi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem negara kesatuan.

Keputusan-keputusan tanpa musyawarah hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjaga keutuhan wilayah secara adil dan bermartabat.

“Hari ini Aceh, bisa saja besok pasti daerah lain.

Kalau pusat terus menerapkan kebijakan sepihak tanpa partisipasi daerah, itu bukan lagi manajemen pemerintahan, tapi pengkhianatan terhadap prinsip negara kesatuan yang adil,” ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat Aceh, HMI Cabang Lhokseumawe–Aceh Utara menyampaikan sikap tegas dan beberapa tuntutan kepada pusat.

Pertama, meminta Kementerian Dalam Negeri RI segera mencabut Surat Keputusan Nomor 300.2.2-2138, serta melakukan evaluasi ulang terhadap status wilayah empat pulau tersebut berdasarkan fakta sejarah dan hukum yang sahih.

Baca juga: Fakta-Fakta 4 Pulau Aceh yang Kini Masuk Sumut, dari Somasi Gubernur hingga Adanya Makam Aulia

Kedua Mendesak pemerintah pusat membuka dialog terbuka dengan Pemerintah Aceh, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat Aceh, guna menyelesaikan persoalan ini secara adil, transparan, dan bermartabat.

Ketiga mendorong Pemerintah Aceh agar bersikap tegas dan memprioritaskan kepentingan rakyat Aceh dalam menghadapi persoalan ini.

Keempat, meminta Presiden Republik Indonesia turun tangan secara langsung dalam menyelesaikan persoalan ini, demi menjaga keutuhan NKRI yang adil dan setara bagi seluruh daerah di Indonesia.

Maka dengan itu, HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara menegaskan bahwa persoalan ini, bukan sekadar soal administratif, melainkan menyangkut harga diri dan martabat rakyat Aceh.

Jika hari ini empat pulau dapat dipindahkan secara sepihak, bukan tidak mungkin saja, hal serupa terjadi di masa depan terhadap wilayah-wilayah lain di Indonesia.

“Kami mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Aceh untuk bersatu menjaga kedaulatan wilayah Aceh dari segala bentuk perampasan dan manipulasi administratif.

Baca juga: IPR Curigai 4 Pulau Aceh Lepas ke Sumut Ada Indikasi Politik Terselubung, Jokowi dan Bobby Terlibat?

Kita semua tidak boleh abai. Aceh harus bersatu. Jangan biarkan sejarah kelam kembali terulang di atas tanah renconh kita.

Pengkhianatan semacam ini harus dilawan dengan cara intelektual, konstitusional, dan bermartabat,” tutupnya.(*)

ek foto: Pengurus HMI Cabang Lhokseumawe–Aceh Utara, Aris Munandar.