Sengketa Pulau Selesai, Sekarang Kita Bangun Aceh

Sengketa empat pulau antara Pemerintah Aceh dengan Pemda Sumatera Utara selesai, setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Sekarang lupakan semua itu, mari kembali satukan tekad dan energi untuk bersama-sama membangun Aceh tercinta.

Konflik sengketa empat pulau yang sempat memanas  dalam beberapa minggu terakhir tidak perlu terjadi seandainya para pemangku kepentingan di Kemendagri lebih mementingkan keutuhan bangsa ketimbang kepentingan lainnya. Sebab, selama ini tidak tuntutan dari masyarakat Sumatera Utara agar pulau-pulau tersebut masuk ke wilayah mereka.

Masyarakat Sumatera Utara sudah nyaman posisi status pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Tidak ada pernyataan atau unjuk rasa dari warga Sumatera Utara yang keberatan, karena memang keempat pulau tersebut milik Aceh.

Tetapi syukurlah, Presiden Prabowo Subianto cepat tanggap mengambil alih, dan mengembalikan pulau-pulau tersebut ke wilayah Aceh. Kalau tidak, bukan mustahil akan terjadi perpecahan anak bangsa yang bisa berujung kepada disintegrasi bangsa, termasuk tuntutan memisahkan diri dari republik ini.

Kalau konflik tersebut sempat pecah, maka sudah bisa dipastikan negara ini akan mengeluarkan energi yang lebih besar untuk memadamkan kobaran api yang bisa muncul dimana-mana. Ini tentu saja tidak kita inginkan, karena sudah sama-sama lelah ketika negara berkonflik dengan rakyatnya sendiri.

Sebelumnya diberitakan, polemik sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara berakhir. Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (17/6/2025) memutuskan bahwa 4 pulau tersebut masih menjadi milik Aceh. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan itu didasarkan pada sejumlah dokumen yang dimiliki oleh pemerintah. 

Keputusan itu diambil seusai Prabowo mengadakan rapat bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Selasa (17/6/2025). Juga hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta. 

“Pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gdang dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah masuk wilayah administratif Provinsi Aceh," kata Prasetyo, Selasa (17/6/2025).

Prasetyo menuturkan, dokumen yang digunakan adalah dokumen milik Pemerintah Provinsi Aceh, maupun dokumen milik Sekretariat Negara (Setneg). "Ada juga dokumen yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri," jelas Prasetyo.

Pemerintah berharap hal ini menjadi jalan keluar baik bagi kedua provinsi. “Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semua, bagi Pemerintah Aceh, bagi Pemerintah Provinsi Sumut ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat," harap Prasetyo.

Sebelumnya Pemerintah Aceh mengeklaim mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumut memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri. Setelah berlarut-larut, Prabowo memutuskan untuk mengambil alih polemik tersebut, dan mengembalikan keempat pulau tersebut ke wilayah Aceh.

Untuk itu, sekali lagi, kita berharap setelah ini tidak ada persoalan keberadaan empat pulau tersebut di kemudian hari. Sebab, polemik atau konflik yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini sangat menguras energi, dan hampir saja merambat ke isu disintegrasi bangsa. Begitu!

POJOK

Iran serang markar Mossad, rudal balistik tembus bunker di Tel Aviv

Kali ini si Yahudi salah pilih lawan

Cegah pelanggaran syariat, Satpol PP minta pedagang pasang lampu penerangan

Kalau sudah terang pelaku akan cari tempat lain, tahu?

Mobil L-300 tabrak pondasi tembok, 4 penumpang luka-luka

Pejabat Kemendagri tabrak sejarah 4 pulau, seluruh rakyat bersuara