Nasib Tom Lembong, Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoinya dan Jatuhkan Hukuman 7 Tahun Penjara

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menolak pleidoi atau nota pembelaan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong, dalam sidang kasus dugaan korupsi impor gula.

Tanggapan atas pleidoi ini dibacakan JPU dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengar tanggapan jaksa atau replik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).

"Menyatakan pembelaan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," kata Jaksa.

Jaksa juga meminta hakim untuk tetap mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya, pada hari Jumat, 4 Juli 2025.

"Menghukum terdakwa sebagaimana telah kami nyatakan dalam surat tuntutan Penuntut Umum," ujarnya. 

Sebagai informasi, jaksa meminta majelis hakim menyatakan Tom Lembong terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan 21 persetujuan impor dalam perkara dugaan korupsi importasi gula.

Tindakan itu dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 578 miliar, termasuk memperkaya para pengusaha gula swasta.

Jaksa menuntut Tom Lembong dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Baca juga: Pledoi Tom Lembong: Saya Bukan Malaikat, Saya Bukan Pahlawan, AI Nyatakan Dirinya Tak Bersalah

Bantah Politisasi Kasus Tom Lembong, Jaksa: Tidak Benar dan Tak Berdasar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membantah pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong terkait adanya politisasi dan kriminalisasi terhadap kasus impor gula yang dialamatkan kepadanya karena bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut disampaikan JPU dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa atau replik atas pleidoi Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Jaksa mengatakan, pernyataan Tom Lembong terkait adanya politisasi dalam kasus impor gula itu tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan.

"Atas dasar fakta hukum terhadap materi pembelaan terdakwa yang menyatakan perkara korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa, termasuk penetapan sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi adalah sangat tidak benar, dan tidak berdasar dan hanya merupakan klaim sepihak dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan," kata Jaksa.

Jaksa mengatakan, penyidikan dan penuntutan dari Kejaksaan Agung dalam kasus tersebut dilakukan secara profesional.

 "Dan proses penanganan perkara khusus untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka telah melalui serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan," ujarnya.