Dana Otsus: Apa Beda “Penyakit Belanda” dan “Penyakit Aceh”?

Di Aceh, uang yang datang setelah damai justru memperpanjang siklus konflik dalam bentuk baru, bukan dengan senjata, tapi dengan proyek.

Setiap pembahasan anggaran tahunan, medan politik Aceh berubah menjadi arena terbuka transaksi. 

Bukan kompetisi ide, tapi kompetisi rente. 

Bukan adu kebijakan, tapi negosiasi kuota dan proyek. 

Politik lokal kehilangan arah, terjebak dalam pola rivalitas lama yang hanya berganti kostum.

Jagat politik bertransformasi dari konflik bersenjata ke konflik anggaran, dari perang ideologis ke perang tender.

Apa yang dulunya garis pertempuran bersifat militer kini bergeser ke meja birokrasi dan pemilihan kepala daerah, di mana afiliasi lama dan dendam historis diam-diam masih menentukan.

Inilah gejala paling mencolok dari penyakit Aceh. 

Ia tidak hanya mengganggu sistem ekonomi, tetapi membusukkan struktur politik dan budaya kelembagaan. 

Birokrasi yang seharusnya menjadi tulang punggung negara modern justru  diancam dan dioaksa oleh elite untuk menjadi mesin makelar uang dan kekuasaan. 

Lembaga publik kehilangan misi, aparat kehilangan kejelasan peran. 

Alih-alih menciptakan efek multiplikasi pembangunan, Dana Otsus malah menciptakan kelas menengah instan yang bergantung pada proyek, bukan pada produktivitas.

Dan yang lebih ironis, rakyat pun mulai terinternalisasi dalam logika ini. 

Dalam atmosfer di mana proyek menjadi satu-satunya bentuk ‘pembangunan’, masyarakat dilatih untuk berharap bukan pada kebijakan, tetapi pada kedekatan. 

Bukan pada meritokrasi, tetapi pada loyalitas.