Dana Otsus: Apa Beda “Penyakit Belanda” dan “Penyakit Aceh”?

Aceh sedang kehilangan orientasi. 

Di tengah gemuruh slogan pembangunan, kita nyaris lupa bertanya.  

Kemana sebenarnya kita hendak pergi? 

Apa itu otonomi, jika yang kita dapat hanya distribusi fiskal tanpa keberanian menentukan jalan sendiri?

Narasi besar tentang Aceh sebagai tanah mandiri, sebagai simpul Islam dan perdagangan, sebagai ruang peradaban dan budaya--semuanya perlahan terkikis, digantikan oleh bahasa proyek dan pengadaan. 

Bahkan politik lokal--yang lahir dari rahim perjuangan--telah berubah menjadi alat konservasi rente. 

Partai lokal yang semestinya menjadi corong aspirasi rakyat kini lebih mirip perusahaan keluarga.

Baca juga: Andai Dana Otsus Tak Diperpanjang, Ketua MPU Aceh Sebut Potensi Munculkan Benih Ketidakpercayaan

Mari Menyusun Ulang Narasi

Pertanyaannya, apakah semuanya gelap? 

Jawabannya “tidak.” 

Masih ada ruang, jika kita berani menata ulang. 

Tapi langkah pertama harus dimulai dari keberanian menyusun ulang narasi. 

Uang bukan tujuan, hanya instrumen. 

Kekuasaan bukan hak warisan, tapi mandat yang harus diuji lewat pelayanan. 

Rakyat bukan beban, tapi aktor pembangunan. 

Kita perlu merebut kembali gagasan Aceh sebagai tempat di mana kehormatan dibangun bukan dari proyek, tapi dari kerja.

Untuk itu, kita harus menata ulang birokrasi. 

Bukan sekadar mengganti orang, tapi membongkar struktur yang membusuk dari dalam. 

Profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, tapi harus menjadi budaya. 

Kita tidak bisa lagi membiarkan aparat menjadi “kuli elit” distributor anggaran tanpa rasa tanggung jawab.

Kita juga harus membangun ekosistem ekonomi yang sehat. 

Logika proyek harus digantikan dengan logika produksi. 

Sektor riil--pertanian, perikanan, industri kreatif--harus diberi ruang dan insentif nyata. 

Pemerintah harus berhenti menjadi pesaing sektor swasta dan mulai menjadi fasilitator.

Dan di atas semua itu,  pendidikan. 

Aceh tidak akan maju tanpa manusia yang cerdas, kritis, dan berani bermimpi besar. 

Kita membutuhkan revolusi pendidikan--bukan hanya kurikulum, tapi mentalitas. 

Anak muda Aceh harus diajak keluar dari politik balas jasa dan mulai menapaki jalan meritokrasi.

Akhirnya, kita harus berani bertanya ulang. 

Untuk apa kita berotonomi? 

Apakah hanya agar bisa mengatur anggaran sendiri, atau agar bisa menentukan nasib sendiri? 

Otonomi sejati bukan soal jarak dengan Jakarta, tapi soal kedalaman berpikir dan keberanian bertindak. 

Ia bukan tentang berapa besar transfer fiskal, tapi tentang seberapa jauh kita berani melepaskan diri dari ketergantungan.

Penyakit Aceh tidak akan ditemukan dalam laporan IMF, Bank Dunia, BPS atau Laporan Bappenas. 

Ia hidup di lorong-lorong kantor pemerintahan provinsi dan kabupaten, di meja rapat DPRA dan DPRK, di proposal yang dibuat terburu-buru, di bisik-bisik proyek, di senyum penuh basa-basi para elite. 

Tapi juga--dan ini yang paling penting--penyakit itu mulai hidup dalam imajinasi kolektif rakyat, dalam keputusasaan yang diam, dalam harapan yang disusutkan.

Jika kita tidak segera mengobatinya, maka sejarah akan mencatat bahwa Aceh bukan hanya gagal memanfaatkan perdamaian, tetapi juga gagal mengubah uang menjadi masa depan. 

Sebuah ironi dari tanah yang dulunya ditakuti karena keberaniannya, kini dipandang iba karena kebingungannya.

Sejarah tidak selalu memberi kesempatan kedua. 

Tapi Aceh masih punya waktu--asal berani menyudahi penyakit ini, sebelum ia menjadi identitas.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

Setiap artikel dalam rubrik Pojok Humam Hamid ini menjadi tanggung jawab penulis.