Dana Otsus: Apa Beda “Penyakit Belanda” dan “Penyakit Aceh”?

Oleh: Ahmad Humam Hamid*) 

TAHUN 1959, ladang gas raksasa ditemukan di Groningen, Belanda. 

Dalam sekejap, negara yang sebelumnya bertumpu pada manufaktur dan keuangan konservatif itu mengalami revolusi. 

Pemasukan melimpah dari ekspor energi menciptakan ledakan fiskal yang nyaris tanpa preseden. 

Namun, seperti terlalu banyak hal dalam sejarah ekonomi, berkah ini segera berubah menjadi racun. 

Ia menciptakan distorsi struktural, memanjakan birokrasi, dan membunuh produktivitas jangka panjang. 

Tiba-tiba, Belanda menjadi contoh tragis dari negara yang ‘terlalu cepat kaya’. 

Istilahnya kini legendaris “Dutch Disease” atau “penyakit Belanda”.

Lebih dari enam puluh tahun kemudian, 9.566 kilometer dari sana, sebuah provinsi kecil di ujung barat Sumatra menerima berkat lain--tidak dalam bentuk gas, tetapi dalam bentuk “uang damai”-- Dana Otonomi Khusus. 

MoU Helsinki 2005--momen yang mengakhiri konflik tiga dekade--melahirkan janji pembangunan dan kemandirian fiskal.

Sejak 2008, lebih dari 100 triliun rupiah mengalir ke Aceh. 

Tapi seperti Belanda sebelumnya, Aceh pun menunjukkan gejala klasik negara, dalam hal ini, daerah, yang terlalu cepat menerima uang dalam jumlah besar tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai.

Namun, penyakit Aceh bukanlah sekadar cerminan “penyakit Belanda” dalam versi tropis. 

Ia lebih kompleks, lebih dalam, dan lebih tragis karena berakar dalam sejarah panjang disorientasi pasca-kekerasan, dan rivalitas elite yang tak kunjung usai. 

Baca juga: Berakhirnya Dana Otsus Akan Picu Masalah Serius bagi Aceh, TA Khalid Yakin Prabowo Beri Angin Segar 

Rivalitas yang Berganti Kostum

Di Belanda, penyakit itu dihadapi oleh negara dengan birokrasi yang sudah mapan dan budaya politik yang menghargai perdebatan rasional.