Dana Otsus: Apa Beda “Penyakit Belanda” dan “Penyakit Aceh”?

Oleh: Ahmad Humam Hamid*) 

TAHUN 1959, ladang gas raksasa ditemukan di Groningen, Belanda. 

Dalam sekejap, negara yang sebelumnya bertumpu pada manufaktur dan keuangan konservatif itu mengalami revolusi. 

Pemasukan melimpah dari ekspor energi menciptakan ledakan fiskal yang nyaris tanpa preseden. 

Namun, seperti terlalu banyak hal dalam sejarah ekonomi, berkah ini segera berubah menjadi racun. 

Ia menciptakan distorsi struktural, memanjakan birokrasi, dan membunuh produktivitas jangka panjang. 

Tiba-tiba, Belanda menjadi contoh tragis dari negara yang ‘terlalu cepat kaya’. 

Istilahnya kini legendaris “Dutch Disease” atau “penyakit Belanda”.

Lebih dari enam puluh tahun kemudian, 9.566 kilometer dari sana, sebuah provinsi kecil di ujung barat Sumatra menerima berkat lain--tidak dalam bentuk gas, tetapi dalam bentuk “uang damai”-- Dana Otonomi Khusus. 

MoU Helsinki 2005--momen yang mengakhiri konflik tiga dekade--melahirkan janji pembangunan dan kemandirian fiskal.

Sejak 2008, lebih dari 100 triliun rupiah mengalir ke Aceh. 

Tapi seperti Belanda sebelumnya, Aceh pun menunjukkan gejala klasik negara, dalam hal ini, daerah, yang terlalu cepat menerima uang dalam jumlah besar tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai.

Namun, penyakit Aceh bukanlah sekadar cerminan “penyakit Belanda” dalam versi tropis. 

Ia lebih kompleks, lebih dalam, dan lebih tragis karena berakar dalam sejarah panjang disorientasi pasca-kekerasan, dan rivalitas elite yang tak kunjung usai. 

Baca juga: Berakhirnya Dana Otsus Akan Picu Masalah Serius bagi Aceh, TA Khalid Yakin Prabowo Beri Angin Segar 

Rivalitas yang Berganti Kostum

Di Belanda, penyakit itu dihadapi oleh negara dengan birokrasi yang sudah mapan dan budaya politik yang menghargai perdebatan rasional. 

Di Aceh, uang yang datang setelah damai justru memperpanjang siklus konflik dalam bentuk baru, bukan dengan senjata, tapi dengan proyek.

Setiap pembahasan anggaran tahunan, medan politik Aceh berubah menjadi arena terbuka transaksi. 

Bukan kompetisi ide, tapi kompetisi rente. 

Bukan adu kebijakan, tapi negosiasi kuota dan proyek. 

Politik lokal kehilangan arah, terjebak dalam pola rivalitas lama yang hanya berganti kostum.

Jagat politik bertransformasi dari konflik bersenjata ke konflik anggaran, dari perang ideologis ke perang tender.

Apa yang dulunya garis pertempuran bersifat militer kini bergeser ke meja birokrasi dan pemilihan kepala daerah, di mana afiliasi lama dan dendam historis diam-diam masih menentukan.

Inilah gejala paling mencolok dari penyakit Aceh. 

Ia tidak hanya mengganggu sistem ekonomi, tetapi membusukkan struktur politik dan budaya kelembagaan. 

Birokrasi yang seharusnya menjadi tulang punggung negara modern justru  diancam dan dioaksa oleh elite untuk menjadi mesin makelar uang dan kekuasaan. 

Lembaga publik kehilangan misi, aparat kehilangan kejelasan peran. 

Alih-alih menciptakan efek multiplikasi pembangunan, Dana Otsus malah menciptakan kelas menengah instan yang bergantung pada proyek, bukan pada produktivitas.

Dan yang lebih ironis, rakyat pun mulai terinternalisasi dalam logika ini. 

Dalam atmosfer di mana proyek menjadi satu-satunya bentuk ‘pembangunan’, masyarakat dilatih untuk berharap bukan pada kebijakan, tetapi pada kedekatan. 

Bukan pada meritokrasi, tetapi pada loyalitas. 

Proyek disalurkan bukan ke tempat yang paling membutuhkan, tapi ke tempat yang paling menguntungkan secara keuangan dan politik. 

Maka, dari mana pun uang itu datang, dampaknya tidak jauh berbeda. 

Alih-alih memperkuat fondasi masa depan, ia malah mempertebal ilusi stabilitas.

Beda Belanda Beda Aceh

Jika Belanda berhasil mengoreksi diri--menghentikan eksplorasi gas, menyusun ulang kebijakan industrinya, bahkan mulai memimpin dalam ekonomi hijau--Aceh belum sampai ke titik refleksi itu. 

Yang terjadi justru pengulangan. 

Tahun-tahun terakhir Dana Otsus yang seharusnya menjadi masa transisi menuju kemandirian fiskal malah menjadi pesta terakhir sebelum dana habis. 

Sementara elite sibuk memperpanjang warisan kekuasaan, birokrasi disibukkan dengan menghabiskan anggaran.

Kita terlalu lama mengira bahwa perdamaian adalah garis akhir. 

Bahwa setelah MoU Helsinki, segalanya akan berjalan dengan sendirinya. 

Bahwa uang adalah solusi dari luka sejarah. 

Tapi sejarah selalu menuntut lebih dari sekadar absennya konflik. 

Perdamaian tanpa keadilan, tanpa arah, tanpa gagasan, hanyalah jeda. 

Ia bisa berubah menjadi stagnasi, lalu frustrasi.

Dan inilah titik krusial yang kita hadapi sekarang. 

Aceh tidak hanya sedang sakit secara ekonomi. 

Aceh sedang kehilangan orientasi. 

Di tengah gemuruh slogan pembangunan, kita nyaris lupa bertanya.  

Kemana sebenarnya kita hendak pergi? 

Apa itu otonomi, jika yang kita dapat hanya distribusi fiskal tanpa keberanian menentukan jalan sendiri?

Narasi besar tentang Aceh sebagai tanah mandiri, sebagai simpul Islam dan perdagangan, sebagai ruang peradaban dan budaya--semuanya perlahan terkikis, digantikan oleh bahasa proyek dan pengadaan. 

Bahkan politik lokal--yang lahir dari rahim perjuangan--telah berubah menjadi alat konservasi rente. 

Partai lokal yang semestinya menjadi corong aspirasi rakyat kini lebih mirip perusahaan keluarga.

Baca juga: Andai Dana Otsus Tak Diperpanjang, Ketua MPU Aceh Sebut Potensi Munculkan Benih Ketidakpercayaan

Mari Menyusun Ulang Narasi

Pertanyaannya, apakah semuanya gelap? 

Jawabannya “tidak.” 

Masih ada ruang, jika kita berani menata ulang. 

Tapi langkah pertama harus dimulai dari keberanian menyusun ulang narasi. 

Uang bukan tujuan, hanya instrumen. 

Kekuasaan bukan hak warisan, tapi mandat yang harus diuji lewat pelayanan. 

Rakyat bukan beban, tapi aktor pembangunan. 

Kita perlu merebut kembali gagasan Aceh sebagai tempat di mana kehormatan dibangun bukan dari proyek, tapi dari kerja.

Untuk itu, kita harus menata ulang birokrasi. 

Bukan sekadar mengganti orang, tapi membongkar struktur yang membusuk dari dalam. 

Profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, tapi harus menjadi budaya. 

Kita tidak bisa lagi membiarkan aparat menjadi “kuli elit” distributor anggaran tanpa rasa tanggung jawab.

Kita juga harus membangun ekosistem ekonomi yang sehat. 

Logika proyek harus digantikan dengan logika produksi. 

Sektor riil--pertanian, perikanan, industri kreatif--harus diberi ruang dan insentif nyata. 

Pemerintah harus berhenti menjadi pesaing sektor swasta dan mulai menjadi fasilitator.

Dan di atas semua itu,  pendidikan. 

Aceh tidak akan maju tanpa manusia yang cerdas, kritis, dan berani bermimpi besar. 

Kita membutuhkan revolusi pendidikan--bukan hanya kurikulum, tapi mentalitas. 

Anak muda Aceh harus diajak keluar dari politik balas jasa dan mulai menapaki jalan meritokrasi.

Akhirnya, kita harus berani bertanya ulang. 

Untuk apa kita berotonomi? 

Apakah hanya agar bisa mengatur anggaran sendiri, atau agar bisa menentukan nasib sendiri? 

Otonomi sejati bukan soal jarak dengan Jakarta, tapi soal kedalaman berpikir dan keberanian bertindak. 

Ia bukan tentang berapa besar transfer fiskal, tapi tentang seberapa jauh kita berani melepaskan diri dari ketergantungan.

Penyakit Aceh tidak akan ditemukan dalam laporan IMF, Bank Dunia, BPS atau Laporan Bappenas. 

Ia hidup di lorong-lorong kantor pemerintahan provinsi dan kabupaten, di meja rapat DPRA dan DPRK, di proposal yang dibuat terburu-buru, di bisik-bisik proyek, di senyum penuh basa-basi para elite. 

Tapi juga--dan ini yang paling penting--penyakit itu mulai hidup dalam imajinasi kolektif rakyat, dalam keputusasaan yang diam, dalam harapan yang disusutkan.

Jika kita tidak segera mengobatinya, maka sejarah akan mencatat bahwa Aceh bukan hanya gagal memanfaatkan perdamaian, tetapi juga gagal mengubah uang menjadi masa depan. 

Sebuah ironi dari tanah yang dulunya ditakuti karena keberaniannya, kini dipandang iba karena kebingungannya.

Sejarah tidak selalu memberi kesempatan kedua. 

Tapi Aceh masih punya waktu--asal berani menyudahi penyakit ini, sebelum ia menjadi identitas.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

Setiap artikel dalam rubrik Pojok Humam Hamid ini menjadi tanggung jawab penulis.