Antara Janji dan Kenyataan Era Prabowo terhadap Ketahanan Pangan Laut

Dalam situasi ini, masih diperlukan penerapan kebijakan berbasis data dan penelitian ilmiah untuk menjaga pasokan ikan jangka panjang.

Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya laut dan memperkuat ketahanan pangan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara intensif mengimplementasikan program ekonomi biru yang menjadi salah satu agenda strategis nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa program ini dilandasi oleh lima pilar kebijakan utama, yakni: perluasan kawasan konservasi laut guna menjaga keberlanjutan ekosistem; penerapan sistem penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya;

pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan sebagai sumber alternatif pangan dan ekonomi; pengelolaan serta pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan;

serta penanganan sampah plastik di laut melalui inisiatif Gerakan Bulan Cinta Laut yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Serangkaian kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga ekosistem laut sekaligus meningkatkan ketahanan pangan berbasis laut.

Selain itu, KKP menyiapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) untuk mengintegrasikan data laut ke dalam perencanaan kebijakan nasional.

Program-program seperti ekonomi biru dan NSDL menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memadukan konservasi, produksi, dan data dalam strategi pangan laut.

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan laut melalui peluncuran berbagai program konkret di sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan sejumlah proyek strategis yang tengah diperkuat, antara lain pembangunan tambak udang modern seluas 2.000 hektare di Waingapu sebagai upaya meningkatkan produksi udang nasional, pengembangan budidaya tuna di wilayah Papua yang memiliki potensi perairan luas dan subur, serta hilirisasi rumput laut guna menambah nilai ekonomi hasil tangkapan laut.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan mutu hasil perikanan tangkap agar mampu bersaing di pasar global, serta melakukan penataan kawasan konservasi laut secara lebih terstruktur demi menjaga keberlanjutan sumber daya hayati perairan Indonesia.

Rangkaian program tersebut dirancang untuk mendorong produktivitas sektor perikanan sambil menjaga kelestarian sumber daya laut.

Dalam awal pemerintahan ini, sejumlah program yang sudah berjalan (misalnya penangkapan terukur dan budidaya di masa lalu) akan diperkuat dengan inisiatif baru di atas.

Selain program pemerintah, kemitraan internasional turut diperkuat. Pada Juni 2025 KKP, didukung Jepang dan UNDP, meluncurkan inisiatif seaBLUE bertujuan memperkuat ketahanan pangan laut dengan memberdayakan nelayan skala kecil.

Program seaBLUE mencakup pendampingan bagi ribuan nelayan di wilayah timur Indonesia (seperti Morotai dan Tanimbar), dengan penyediaan teknologi ramah iklim (kapal listrik, cold storage energi surya), diversifikasi usaha tangkap dan pasca tangkap, hingga integrasi data melalui sistem Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).