Mampukah Mualem Melanjutkan Momentum Penurunan Kemiskinan Aceh?

Bantuan sosial jelas menjadi faktor penyokong utama. 

Dalam  laporan BPS, jumlah rumah tangga penerima manfaat turun sekitar 3,2 % , menandakan bahwa sejumlah keluarga telah keluar dari kriteria penerima karena penghasilan mereka meningkat. 

Tapi di balik angka itu ada fenomena yang lebih tak terlihat. 

Dalam beberapa kasus, pengeluaran konsumtif rumah tangga naik bukan karena mereka menjadi lebih produktif, tapi karena bansos disalurkan secara konsisten. 

Ini menciptakan sebuah paradoks. 

Pertumbuhan konsumsi terjadi, tapi tak selalu diiringi pertumbuhan produktivitas.

Sinyal yang menggembirakan adalah garis kemiskinan Aceh sendiri yang naik menjadi Rp 676.247 per kapita per bulan, naik 5,57?ri tahun lalu. 

Artinya, ambang batas menjadi “tidak miskin” pun meningkat. 

Apa yang lebih penting adalah, pengeluaran riil masyarakat miskin juga meningkat. 

Ini menunjukkan bahwa ini bukan semata inflasi, melainkan efek riil dari belanja sosial.

Namun pertumbuhan konsumsi berbasis bansos bukanlah pondasi yang kokoh. 

Jika tidak ditransformasi menjadi program produktif--misalnya dalam bentuk kredit mikro produktif, pelatihan keterampilan, dan insentif padat karya--maka ketergantungan fiskal akan menjadi jebakan jangka panjang. 

Apalagi ketika Aceh, meski mendapat lebih dari Rp100 triliun dana otonomi khusus sejak 2008, belum menunjukkan transformasi struktural yang signifikan.

Kemiskinan di Aceh bukan semata akibat dari keterisolasian ekonomi. 

Fenomena ini  adalah produk sejarah panjang ketidakpastian dan kekerasan.