26 Tahun Keistimewaan Aceh: Menyoal Keseriusan Pemda-DPRA dalam Mengembalikan Kejayaan Pendidikan

Oleh: Maysarah Hasani

Sejak tahun 1999 atau 26 tahun lalu Aceh resmi menyandang gelar Daerah Istimewa. Tak tanggung-tanggung, status Keistimewaan Aceh ditabalkan dalam payang hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 44/1999.

Adapun Keistimewaan Aceh meliputi bidang agama (Islam), pendidikan, adat dan kebudayaan, serta peranan ulama dalam kebijakan daerah. Artikel ini fokus membahas keistimewaan Aceh dalam aspek pendidikan.

Dalam amatan kami, selama ini sangat jarang Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh dan DPRA berbicara mengenai keistimewaan Aceh dalam aspek pendidikan, sehingga sebagian besar Generasi Zoomer (Gen Z) dan Gen Alpha tak paham mengenai status ini.

Beruntung, pada Hari Minggu sore (10/07/2025), anggota DPRA yaitu Khalid S.PdI, atas nama rakyat Aceh berbicara mengenai keitimewaan Aceh aspek pendidikan dalam acara penyambuntan mahasiswa asing di Museum Manuskrip Aceh milik Tarmizi A Hamid.

Dalam acara yang dipandu oleh dosen UIN Ar-Raniry, Hasan Basri M Nur, Khalid berjanji akan menyuarakan isu keistimewaan Aceh bidang pendidikan kepada instansi terkait agar menjadi perhatian. (Baca: Diterima Anggota DPRA Khalid, Mahasiswa Thailand: Terima Kasih Aceh).

Pada lalu kemajuan pendidikan Aceh sangat tinggi terutama pada masa Sultan Iskandar Muda dan Sultanah Safiatuddin. Banyak pelajar dari negara-negara Melayu belajar di Aceh.

Baca juga: Usia Berapa Anak Harus Dipisahkan Tidurnya? dr Boyke Beberkan Fakta Mengejutkan

Seperti yang disebutkan dalam jurnal Kiprah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin dalam Memajukan Pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam, dijelaskan bahwa sultan Iskandar muda merupakan salah satu dari 35 raja/ratu yang pernah memerintah Kerajaan Aceh Darussalam. (Lihat, https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/index).

Iskandar Muda dan Sang Puterinya Safiatuddin berhasil mengantarkan kerajaan ke puncak kegemilangannya. Kegemilangan Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Iskandar Muda terjadi dalam semua aspek; politik dan hegemoninya di Asia Tenggara, ekonomi dan pendidikan.

Digambarkan, Aceh kala itu termasuk satu dari lima kerajaan paling berpengaruh dalam dunia Islam bersama Turki Utsmani di Istanbul, Safawi di Persia, Mugal di India dan Maroko (Adan, 2013: 63).

Sulthanah Safiatuddin melanjutkan pemerintahan Sultan Iskandar Tsani (1636–1641) yang merupakan suksesor dari Sultan Agung Iskandar Muda (1607–1636) yang berhasil membawa Aceh ke puncak (zenith) kemajuan peradaban Islam di Asia Tenggara (Syafaah, 2017:117).

Sektor kemajuan pendidikan masa itu  terjadi pada dua hal, yaitu kemajuan Sumber Dayah Manusia (SDM) dan kemajuan Kemajuan Pembangunan Infrastuktur Kependidikan. 
Terbukti dengan pogram Sulthanah Safiatuddin yang seharusnya terus dilestarikan, diantara pogram tersebut yaitu:

Pertama, mengangkat guru besar asing untuk menjadi Qadhi Malikul Adil dan Mufti Muaddam yaitu Syeih Nuruddin Ar-Raniry dari Ranir, India (Hasbi Amiruddin, 2006: 35). Selain itu Syekh Abdul Qadir Ibnu Hajar dari Makkah, Syekh Idrus Bayan berasal dari Baghdad dan Syekh dari berbagai daerah lainnya (Ajidar Matsyah, 2013 : 59).

Kedua, penguatan literasi. Sultanah Safiatuddin yang mempeloporinya sehingga  lahirkarya-karya ilmiah yang memiliki citarasa literasi yang tinggi (Musyaffa, 2018: 72). Karya tersebut seiring dengan kebijakan Sultanah Safiatuddin  yang telah mengundang ulama besar dari India Aceh yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniry. 

Nuruddin Ar-Raniry diminta untuk menulis buku-buku tentang Islam, filsafah, hukum, sastra dan lain-lain. Sejumlah karya tulis peninggalan Nuruddin Ar-Raniry masih dapat dibaca hingga zaman modern sekarang ini (Majid, 2015: 180).

Baca juga: 10 Senjata Militer Mematikan yang Hanya Dimiliki Rusia: Kekuatannya Lebih Kuat dari Fat Man AS

Sultanah Safiatuddin meminta Syeikh Nuruddin mengarang karya ilmiah, baik dalam bahasa Melayu atau Arab. Salah satunya kitab yang berjudul Hidayatul Imam yang disunting kebutuhan kepentingan masyarakat umum (Mohammad Said 1981: 382).

Karya tulis ilmiah tersebut menjadi salah satu kekayaan ilmu pengetahuan para sultanah dalam kepemimpinannya. Dalam buku Jatuh Bangun Kerajaan Aceh bahwa diantara karya Nuruddin Ar-Raniry yaitu Bustanul Salatin, Syifau A-Qulub, Tanbihul al-Awwaam, dan hampir mencapai lima puluh kitab yang beliau tulis (Mohammad Said, 1981: 66).

Ketiga, memberikan Beasiswa bagi Ulama untuk Belajar ke Luar Negeri. Kemaujuan ekonomi masa kesultanan Safiatuddin  dengan pihak luar jelas tergambar dalam hubungan dagang digambarkan oleh Syeikh Nuruddin dalam karya fenomenalnya Bustanus Salatin seperti disebutkan oleh A. Hasjmy bahwa Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin sangat makmur, bahan sandang pangan sangat murah.

Hal itu karena kebijaksanaan Sultanah dalam memimpin negara (Hasjmy, 1997 :51). Jika negara aman dan sejahtera, diperkirakan memiliki kekayaan yang banyak dan dapat dipergunakan dengan semestinya oleh Sultanah Safiatuddin.

Salah satu kebijakannya yaitu memberikan beasiswa bagi ilmuwan untuk belajar ke luar negeri. Salah satu pakar yang berasal dari Aceh juga yang terkenal cerdas keilmuannya dalam dunia pendidikan seperti Syeikh Abdur Rauf As-Singkili (Hasbi Amiruddin, 2006: 41).

Telah disebutkan dalam buku “59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu” bahwa Sultanah Safiatuddin memberikan sokongan modal belajar bagi Abdurrauf As-Singkili dengan mengirimkan beliau ke luar negeri Aceh seperti ke Malaysia, India, Baghdad, Madinah dan Makkah (Hasjmy, 1997 :51).

Oleh karena itu para ulama yang belajar keluar negeri dan ketika ia kembali ke Aceh, maka ilmunya sangat dimuliakan dan diapresiasikan penuh oleh Sultanah Safiatuddin demi kemajuan pendidikan.

Sultanah Safiatuddin sangat visioner atau memiliki visi yang jauh ke depan. Ia  berpikir jauh ke depan dengan pola yang sangat maju yaitu membiyai pendidikan anak bangsa untuk belajar ke luar negeri. Hal tersebut dirujuk dan diikuti oleh hampir semua negara saat ini.

Selain itu sultanah juga membangun infrastruktur kependidikan seperti membangun menasah sebagi pusat pendidikan, membangun lembaga pendidikan Dayah, dan membangun perpustakaan.

Bagaimana cara kembalikan kejayaan pendidikan masa lalu itu oleh Pemda Aceh? Kejayaan Aceh yang telah menjadi salah satu sejarah yang dapat dibanggakan bagi generasi Aceh saat ini, namun kejayaan tersebut sangat disayangkan jika hanya menjadi kisah masa lalu yang indah namun tidak terjadi lagi di masa modern ini.

Pendidikan menjadi salah satu kunci kemajuan sebuah bangsa. Bangsa Aceh dulunya menjadi bangsa yang maju karena berkat dari pendidikan yang gemilang. 

Cara mengembalikan  kejayaan Aceh masa lalu oleh Pemda setidaknya dapat meneladani kepemimpinan sultan Iskadar muda dan Safiatuddin dengan menyejahterakan pendidikan dengan meningkatkan kualistas SDM dan pembanguna infrastrukturnya. 

Pemda dapat menjalankan pogram semangat literasi masyarakat Aceh dengan menulis dan membaca serta mempelajari berbagai bidang ilmu, salain itu pemerintah juga dapat memberikan beasiswa merata dan pendidikan gratis bermutu  untuk setiap masyarakat Aceh. Membangun sekolah dan dayah serta perpustakaan yang lebih banyak lagi.

Akhir kata, kami berharap komitmen anggota DPRA, Khalid SPdI, menjadi titik awal reinkarnasi kejayaan pendidikan Aceh di level nasional dan Dunia Melayu. Khalid perlu membahani dinas-dinas terkait dengan program jitu dalam mengangkat mutu pendidikan Aceh, terutama dalam Kajian Islam. Semoga!

Banda Aceh, 11 Agustus 2025

PENULIS adalah Maysarah Hasani, Alumnus PPs UIN Ar-Raniry, guru pada sejumlah sekolah di Aceh Besar dan Banda Aceh, terutama Darul Ihsan Krueng Kale

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI