Liputan Eksklusif Aceh

20 Tahun Damai Aceh, Pengamat Komunikasi Politik Unimal: Masih Ada Tiga ‘PR’ Besar untuk Para Elit

Masriadi menyebutkan, prioritas pertama adalah memperjuangkan perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh.

Penulis: Jafaruddin | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
PR UNTUK ELIT - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo menyebutkan, ada tiga 'PR' untuk para elit dalam mengisi perdamaian di Aceh. 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Dua dekade setelah penandatanganan perjanjian damai Helsinki atau MoU Helsinki, Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan krusial.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo menilai, ada tiga pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera diselesaikan oleh para elit Aceh agar makna damai benar-benar terasa bagi masyarakat.

Masriadi menyebutkan, prioritas pertama adalah memperjuangkan perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh.

Menurutnya, kondisi ekonomi Aceh yang masih bergantung pada Pemerintah Pusat menjadikan Otsus sebagai nafas utama pembangunan daerah.

Pekerjaan rumah lainnya pengentasan kemiskinan. 

Baca juga: Memperingati Hari Damai Aceh dengan Momen Fundamental di Bawah Kubah Islamic Centre

Aceh menempati provinsi termiskin di Pulau Sumatera berdasarkan data BPS tahun 2024. 

Sebanyak 804 ribu jiwa penduduk Aceh masuk kategori miskin dari 4,1 juta penduduk.

Ditambah lagi angka pengangguran 149.000 penduduk per Februari 2025. 

Angka pengangguran terus bertambah dari tahun ke tahun.

“Untuk angka kemiskinan, patut dilakukan survei ulang. Dengan teliti dan lebih detail, apa benar kita semiskin itu?” ungkap dia. 

Baca juga: 20 Tahun Damai Aceh, Tim Gabungan Polres Nagan Gelar Patroli Beri Rasa Aman

“Contoh kasus, beredar di media sosial, rumahnya mewah tapi menerima bantuan keluarga harapan dari Kementerian Sosial,” terang Masriadi.

Karena itu, sambung Masriadi, Gubernur Mualem perlu mengintruksikan pendataan lebih detail ke kabupaten/kota di Aceh.

“Jangan giliran dapat bantuan gratis, kita berubah menjadi rakyat miskin. Padahal rumah permanen,” terangnya.

Pekerjaan rumah ketiga, sambung Masriadi, soal kisruh Bendera Bulan Bintang. 

“Ini perlu komunikasi politik lanjutan antara Mulaem dan Presiden Prabowo RI,” tukas Masriadi. 

Baca juga: VIDEO Peringatan 20 Tahun Hari Damai Aceh Berlangsung Khidmat

“Saya yakin ini akan selesai, mengingat kedekatan Mualem dan Prabowo tak perlu diragukan,” terangnya.

Dia mendukung langkah Mualem untuk Satuan Tugas Rumah Duafa di seluruh Aceh.

“Ada baiknya dibuat sejenis buku putih rumah duafa di Aceh, begitu juga program lainnya semisal pemberian bantuan hewan ternak dan lain sebagainya,” saran Masriadi.

“Ditampilkan digital, rakyat tak bisa lagi protes ke gubernur, bupati dan wali kota. Karena namanya jelas sebagai penerima, tak bisa pula pura-pura tak pernah dibantu pemerintah,” pungkasnya.

Hari ini, 15 Agustus 2025, menandai 20 tahun perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia.

Baca juga: Khutbah Jumat di Hari Damai Aceh 2025: Ustaz Fuadi Yusuf Ajak Umat Jaga Moral dan Kepedulian

MoU Helsinki menjadi momen bersejarah yang diharapkan menjadi awal dari Aceh yang lebih sejahtera dan berkeadilan.(*)

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved