Rp 1,74 Triliun untuk Rumah DPR, Ketika Empati Dikalahkan Kemewahan

Pemerintah daerah diminta kreatif mencari ruang fiskal, padahal belanja pegawai saja sudah menekan APBD. 

Lalu bagaimana publik bisa percaya pada keteladanan efisiensi jika pusat lewat DPR justru memberi contoh sebaliknya.

Ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal jarak hati antara rakyat dan wakilnya. 

Jarak itu makin lebar setiap kali rakyat melihat DPR hidup dalam kemewahan, sementara mereka dituntut bersabar dalam kesusahan.

Wakil rakyat seharusnya menjadi cermin dengan hidup sederhana, merasakan denyut penderitaan rakyat, lalu memperjuangkannya. 

Bukan justru membangun tembok tinggi dari tunjangan, agar tak lagi mendengar suara sengsara dari luar pagar.

Baca juga: MIRIS, Anak Petani asal Aceh Tengah Dianiaya di Pesantren, Salim dan Istri Malah Digugat 500 Juta

Baca juga: Tadi Malam, Lima Rumah Ludes Terbakar di Desa Sembilan Simeulue Barat

Rp 1,74 triliun bukan sekadar anggaran namun itu adalah ukuran empati. Dan hari ini, empati DPR sedang diuji. 

Jika mereka tetap bersikukuh, maka rakyat berhak bertanya, apakah masih layak menyebut mereka wakil rakyat, jika yang diwakili pada hakikatnya tak lebih hanyalah kepentingan diri sendiri?

*) PENULIS adalah mantan Kabid Advokasi Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh 'FPMPA', Ketua Aceh Kreatif

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.