100 Hari Prabowo: Populis vs Tehnokratis : Bagian II

Oleh Ahmad Humam Hamid *)

Tidak dapat dipungkiri, pertanyaan yang diajukan, berikut dengan responden dalam survey Kompas memang telah benar adanya. Responden Kompas adalah khalayak ramai yang lebih berkonotasi dengan warga negara biasa.

Publik telah melihat Prabowo konsisten dalam ucapan, janji, dan advokasi pro rakyat yang mengebu-gebu. Hal itu telah berlangsung lama, dan sangat menonjol ketika Pilpres 2019.

Tak Kurang, dua Indonesianis terkemuka, Edward Aspinal (2014) dan William Liddle (2019) telah melabelkan Prabowo sebagai kandidat populis- pada dua kampanye, 2014 dn 2019.

Istilah populis yang dikaitan dan bahkan menjadi ciri Prabowo adalah pilihan menempatkan “dirinya’’ sebagai sosok “pro rakyat”  berhadapan dengan “elit politik” yang telah membuat negara hancur dan  rakyat menderita.

Dalam kampanye 2024, penampilan politik popülis Prabowo agak terganggu karena berasosiasi dengan presiden Jokowi, utamanya karena berduet dengan Gibran. Namun ciri dasar pembelaan Prabowo kepada rakyat kecil tak pernah behenti. 

Tema simpatí dan empatinya kepada rakyat kecil, berikut dengan sentuhan emosional yang agak provokatif seperti yang ia lakukan pada Pipres 2014 dan 2019 masih berlanjut.

Apa yang kurang dalam kampanye 2024 adalah Prabowo tidak lagi dengan sangat keras mengambarkan posisi antagonis antara rakyat dan elit kekuasaan. Itulah barangkali konsekwensi yang mesti ia terima ketika ia didukung, bahkan disponsori oleh presiden Jokowi.

Kini ketika ia berkuasa, dalam 100 hari pertama, sejumlah program dan kebijakan yang ia lakukan dalam banyak hal memang masih berada dalam “benang merah” pro rakyat.

Penghapusan utang UMKM, Petani dan Nelayan adalah sebuah langkah besar yang strategis untuk membela rakyat kecil sekaligus  menyangkut dengan segmen penting ekonomi nasional.

Program lain yang tak kalah pentingnya adalah apa yang menggebu-gebu Prabowo janjikan pada saat kampanye, yakni makan bergizi gratis.

Program itu ditujukan untuk  balita, murid dan siswa sekolah, dan ibu hamil dan menyusui. Ini adalah program mulia dan sangat penting karena menyangkut dengan kwalitas dan kapasitas SDM Indonesia di masa depan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga melakukan kebijakan peningkatan gaji guru dan tenaga pendidikan. Ini adalah langkah penting untuk peningkaan kualiatas pembelajaran dan pendidikan dengan cara peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Beberapa kebijakan lain yang telah diputuskan yang juga tak kalah penting adalah penghematan besar-besaran APBN yakni pemotongan APBN dan APBD sebesar Rp 306,69 triliun, yang dalam komunikasi publik pemerintah disebutkan dengan istilah efisiensi.

Pemerinah juga melaksanakan kebijakan B4O-pengunaan campuran bahan bakar diesel 40 persen CPO dan 60 persen solar yang berwajah ganda pro lingkungan dan jaminan harga kelapa sawit nasional,