Percepat Rehab Sawah Rusak

Banjir bandang yang melanda Aceh pada akhir November 2025 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Tidak hanya rumah dan infrastruktur yang porak poranda, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat juga hancur lebur. Data Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mencatat kerusakan sawah mencapai lebih dari 56.000 hektare, kebun lebih dari 100.000 hektare, dan tambak 36.239 hektare. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata penderitaan puluhan ribu keluarga yang kehilangan sumber penghidupan.

Di Aceh Tamiang, misalnya, lahan sawah yang sebelumnya subur kini tertimbun lumpur yang mengeras, menjelma menjadi tanah tandus. Ribuan keluarga resah karena tidak lagi bisa menggarap sawah atau kebun mereka. Seorang petani, Mulkan, harus merelakan padi yang siap panen hilang ditelan banjir. Pekebun kelapa sawit seperti Mardi pun menghadapi kenyataan pahit: ratusan batang sawit mati tertimbun lumpur, menyisakan hamparan gersang yang tak lagi menjanjikan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mencatat kerusakan sawah mencapai 8.161 hektare, dengan 6.200 hektare di antaranya rusak parah. Situasi ini jelas menuntut tindakan cepat dan terukur.

Rehabilitasi lahan pertanian bukan sekadar urusan teknis, melainkan soal keberlangsungan hidup masyarakat. Sawah dan kebun adalah dapur rakyat, sumber pangan, sekaligus penopang ekonomi daerah. Jika rehabilitasi lamban, maka dampaknya berantai: ketahanan pangan terganggu, pendapatan keluarga hilang, dan angka kemiskinan melonjak. Lebih jauh, keterlambatan ini bisa memicu migrasi tenaga kerja ke kota, menambah beban sosial baru.

Karena itu, percepatan rehabilitasi sawah rusak harus menjadi prioritas utama. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi, mengalokasikan anggaran khusus, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga riset, untuk mencari solusi teknis terbaik. Teknologi rekayasa tanah, bantuan bibit unggul, serta program padat karya bisa menjadi jalan keluar. Dengan padat karya, masyarakat terdampak tidak hanya mendapat penghasilan sementara, tetapi juga berperan langsung dalam memperbaiki lahan mereka.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan harus dijaga. Jangan sampai rehabilitasi terhambat oleh birokrasi berbelit atau praktik korupsi. Rakyat yang sudah kehilangan segalanya tidak boleh kembali dirugikan oleh kelalaian aparatur. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program rehabilitasi tidak berhenti pada tahap darurat, melainkan berlanjut hingga pemulihan penuh. Pendampingan jangka panjang bagi petani dan pekebun sangat penting agar mereka bisa kembali produktif.

Tajuk rencana ini menegaskan: percepatan rehabilitasi sawah rusak bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Aceh tidak boleh dibiarkan kehilangan daya hidupnya. Sawah yang kembali hijau, kebun yang kembali produktif, dan tambak yang kembali menghasilkan adalah simbol kebangkitan rakyat pascabencana. Pemerintah harus bergerak cepat, karena setiap hari yang terlewat berarti semakin panjang penderitaan masyarakat. Saatnya menjadikan rehabilitasi lahan sebagai agenda darurat nasional, demi menyelamatkan masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat Aceh.(*)

POJOK

Iran buru 11.000 tentara AS di kawasan Teluk

Bagaikan memburu binatang di hutan

Aktivis HAM disiram air keras

Justru suaranya makin keras dan lantang setelah disiram, tahu!

Imbas perang, Prabowo serukan hemat anggaran

Jangan ragu-ragu potong anggaran MBG, pak