Jusuf Kalla dan Aceh: Tsunami II, Negara yang Lamban, dan Ilusi Kedaulatan

Bencana Aceh 2025 memang tidak menghadirkan gelombang laut raksasa atau angka korban massal seperti 2004. 

Namun menilai krisis hanya dari jumlah korban adalah kesalahan klasik negara yang terlalu administratif. 

Krisis berlapis berdampaknya panjang 

Dampak bencana ini bersifat luas dan sistemik. Wilayah terdampak mencakup pesisir, pedalaman, dan kawasan hulu. 

Kerusakan ekologis merambat ke sektor ekonomi, pertanian, dan konektivitas antarwilayah. 

Sungai berubah menjadi ancaman, bukan sumber kehidupan. 

Jalur distribusi lumpuh. 

Ini bukan bencana satu titik, melainkan krisis berlapis yang dampaknya akan panjang dan mahal.

Namun respons pemerintah pusat terasa datar, prosedural, dan birokratis. 

Tidak ada rasa darurat nasional. 

Tidak ada lompatan kebijakan. 

Yang muncul justru narasi menenangkan: situasi terkendali, bantuan berjalan, koordinasi dilakukan. 

Dalam sejarah pemerintahan modern, kata “terkendali” sering kali menjadi bahasa resmi untuk menyamarkan kelambanan negara.

Masalahnya bukan hanya soal kecepatan. 

Masalahnya adalah negara bekerja dalam kondisi terfragmentasi. 

Kementerian teknis bergerak sendiri-sendiri, masing-masing dengan bahasa sektoral dan logika anggaran.