Jusuf Kalla dan Aceh: Tsunami II, Negara yang Lamban, dan Ilusi Kedaulatan

Kementerian PUPR berbicara soal normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur, tetapi bergerak setelah kerusakan meluas. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sibuk pada laporan dan audit, seolah kerusakan hulu, deforestasi, dan tata ruang buruk tidak berkaitan langsung dengan banjir dan longsor. 

Kementerian Sosial hadir dengan bantuan darurat, tetapi tanpa desain pemulihan sosial-ekonomi jangka menengah yang terintegrasi. 

BNPB, yang seharusnya menjadi pusat komando krisis, justru terjebak dalam koordinasi prosedural yang terlalu hati-hati.

Ini bukan kegagalan individu para menteri. 

Ini kegagalan desain kekuasaan. 

Dalam krisis besar, negara tidak boleh bekerja seperti rapat kabinet rutin. 

Negara harus bekerja seperti pusat komando darurat, di mana kewenangan dipusatkan dan keputusan diambil cepat, bahkan jika itu menabrak kenyamanan birokrasi. 

Ironisnya, model seperti ini pernah ada dan pernah berhasil -- di Aceh sendiri. 

BRR Aceh - Nias adalah preseden yang diakui dunia. 

Negara hadir, atau negara terlambat

Hari ini, pengalaman itu seolah dihapus dari ingatan institusional negara.

Lebih jauh, pemerintah pusat juga terus menghindari akar masalah paling sensitif: bencana Aceh 2025 bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem. 

Ia adalah akumulasi kebijakan lingkungan dan tata ruang yang lama diputuskan di Jakarta. 

Narasi resmi selalu aman -- perubahan iklim, curah hujan tinggi, faktor alam -- semuanya benar, tetapi tidak jujur secara utuh. 

Negara dalam hal ini pemerintah pusat menikmati manfaat ekonomi dari kebijakan ekstraktif, tetapi ketika risikonya meledak di daerah, tanggung jawabnya menguap dalam bahasa teknokratis.

Dalam politik kekuasaan, ini dikenal sebagai “externalizing risk”: pusat menikmati hasil, daerah menanggung bencana.

Di tengah situasi itu, pernyataan Jusuf Kalla tentang kemungkinan bantuan internasional justru memicu reaksi defensif dari sebagian elite. 

Nasionalisme kembali dipersempit menjadi alergi terhadap bantuan asing. 

Ini bukan nasionalisme yang percaya diri, melainkan nasionalisme simbolik -- lebih sibuk menjaga citra kedaulatan daripada keselamatan warga. 

Sejarah dunia menunjukkan sebaliknya. 

Negara kuat tidak takut dibantu. Jepang, Korea Selatan, dan Eropa pascaperang bangkit justru karena keterbukaan. 

Yang lemah adalah negara yang menutup diri atas nama gengsi.

JK memahami ini bukan dari buku teori, melainkan dari pengalaman langsung ketika ribuan nyawa bergantung pada kecepatan keputusan negara.

Aceh kembali mengajukan pertanyaan yang sama kepada Jakarta hari ini :apakah negara mampu belajar dari pengalamannya sendiri? 

Presiden Prabowo Subianto berada pada momen menentukan. 

Ia bisa membiarkan kementerian teknis berjalan sendiri-sendiri dan berlindung di balik prosedur, atau ia bisa melakukan apa yang pernah dilakukan negara pada 2004 -- memusatkan komando, memotong birokrasi, dan menanggalkan ilusi kedaulatan yang tidak relevan dengan penderitaan rakyat.

Mendengar Jusuf Kalla bukan soal menghormati seorang senior politik. 

Ini soal mendengar memori sejarah negara yang masih hidup. 

JK berbicara dari pengalaman ketika negara pernah hampir gagal -- dan berhasil diselamatkan karena keberanian mengambil keputusan tidak populer.

Jika pemerintah pusat kembali memilih lamban, defensif, dan terfragmentasi, maka Aceh akan kembali membayar harga yang mahal. 

Dan kali ini, sejarah tidak akan mencatat alasan, klarifikasi, atau konferensi pers. 

Sejarah hanya akan mencatat satu hal: negara hadir, atau negara terlambat.

Dalam politik kekuasaan, keterlambatan hampir selalu berarti kekalahan.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.