Jusuf Kalla dan Aceh: Tsunami II, Negara yang Lamban, dan Ilusi Kedaulatan

Perdamaian Aceh bukan hadiah sejarah. 

Ia lahir dari keputusan politik yang berani, bahkan tidak populer: mengakui kegagalan pendekatan militer, membaca momentum pascatsunami, dan memahami bahwa negara tidak selalu menang dengan menunjukkan otot. 

Negara mengalah untuk menang lebih besar. 

Pelajaran ini pernah menyelamatkan Indonesia dari konflik berkepanjangan, tetapi tampaknya kembali dilupakan oleh Jakarta hari ini.

Tsunami 2004 menghancurkan Aceh hampir tanpa sisa. 

Baca juga: Prabowo, Mualem, Tiga Bupati, dan “Ground Truth”

Pemerintahan lokal lumpuh, infrastruktur lenyap, masyarakat tercerabut dari kehidupan normal. 

Pada titik itu, negara dihadapkan pada pilihan brutal: mempertahankan gengsi kedaulatan atau menyelamatkan manusia. 

Di bawah SBY dan JK, negara memilih jalan yang jarang diambil elite Indonesia sebelumnya -- mengakui keterbatasan dan membuka diri. 

Bantuan internasional diterima tanpa paranoia. 

Lembaga global diberi ruang. 

Organisasi kemanusiaan asing bekerja di lapangan. 

BRR Aceh - Nias dibentuk dengan kewenangan luas, cepat, dan relatif bebas dari belitan birokrasi kementerian teknis.

Hasilnya tidak sempurna, tetapi nyata. 

Aceh bangkit lebih cepat dibanding banyak wilayah pascabencana di dunia. 

Ironisnya, keberhasilan ini hari ini diperlakukan seperti anomali sejarah, bukan sebagai preseden kebijakan yang patut diulang ketika krisis serupa muncul kembali.