Pengamat Soroti Peran Sentral Mendagri dalam Percepatan Penanganan Bencana Sumatera

Peran ini dinilai efektif mendorong sinkronisasi kebijakan dengan kementerian teknis, termasuk penggalangan dukungan anggaran lintas daerah, khususnya di Aceh.

Irfan juga mengapresiasi pendekatan komunikasi dua arah yang dilakukan Mendagri, atau yang disebut “belanja masalah”. 

Cara ini dianggap memperkuat koordinasi dan pembinaan antara pusat dan daerah.

Meski demikian, Irfan mengingatkan, bahwa penanganan bencana harus diarahkan pada penguatan sistem dan tata kelola yang berkelanjutan.

Ia menekankan, perlunya kepemimpinan komunikasi kebencanaan yang solid agar masyarakat mendapat kejelasan mengenai rencana penanganan dan tahapan pemulihan.

Baca juga: VIDEO Soal Bantuan Luar Negeri, Mendagri Sebut Masih Mampu

“Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan kepastian kepemimpinan, narasi yang terkelola dengan baik, serta transparansi data,” ujarnya.

Irfan menambahkan, korban bencana bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, dan akses terhadap layanan dasar. 

Oleh karena itu, koordinasi pusat–daerah harus diperluas, termasuk dukungan antardaerah dengan kapasitas fiskal lebih besar.

Perbaikan Komunikasi Publik

Menurut Irfan, pola komunikasi kebencanaan di tingkat pusat perlu terus diperbaiki agar respons publik terhadap kebijakan lebih terukur. 

Kritik harus dipandang sebagai mekanisme koreksi, sementara komunikasi terbuka dan proporsional akan menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca juga: Penanganan Banjir Aceh Dinilai Lambat, Guru Besar USK Bandingkan dengan Respons Tsunami 2004

“Penanganan bencana adalah komitmen kemanusiaan negara,” tutur dia. 

“Kepemimpinan yang kuat tercermin dari kemampuan mengorkestrasi solidaritas dan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama,” tegasnya.(*)