Bupati Aceh Barat Tanggapi Polemik JKA, Minta Pemerintah Aceh Bentuk Satgas Data Peserta

“Orang kaya juga jarang berobat dengan JKA. Umumnya mereka berobat ke luar negeri, ke Medan atau Jakarta dengan biaya sendiri,” jelas mantan anggota DPRA tersebut.

Tarmizi kemudian menyampaikan lima saran kepada Pemerintah Aceh:

Data harus akurat. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) harus diperbarui agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi, seperti orang kaya masuk Desil 1 atau orang miskin berada di Desil 8.

Menunda pemberlakuan aturan baru pada 1 Mei 2026 jika data belum valid, guna menghindari kekacauan di rumah sakit dan dampak pada masyarakat kurang mampu.

Melakukan verifikasi ulang data peserta JKA, termasuk memastikan peserta yang telah meninggal memiliki akta kematian agar tidak terjadi pemborosan pembayaran premi.

Membentuk satgas khusus untuk pembaruan data peserta JKA.

Membahas persoalan ini secara serius bersama DPRA serta menyosialisasikannya kepada publik dengan bahasa yang mudah dipahami agar tidak menimbulkan keresahan.(*)