Joget dan Makian di TikTok Bikin Resah, PRIDE Usul Pembentukan Polisi Cyber Syariah

“Ini demi menjaga marwah Aceh dan melindungi generasi penerus dari kerusakan moral,” jelasnya. 

Lebih jauh, Mulyadi mengungkapkan, bahwa Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan signifikan penggunaan internet di Aceh. 

Baca juga: Haji Uma Apresiasi Polda Tindaklanjuti Laporan PII Aceh dan Warga Terkait Konten Asusila di Tiktok

Pada tahun 2017, hanya 22,86 persen masyarakat yang mengakses internet.

Angka itu naik menjadi 30,69 persen pada tahun 2018, dan melonjak ke 35,60 persen pada tahun 2019. 

Bahkan pada tahun 2020, jumlah pengguna internet di Aceh mencapai 3,7 juta orang. 

Fakta ini membuktikan bahwa pengaruh media sosial semakin kuat di tengah masyarakat.

Melihat kondisi itu, PRIDE Aceh mendorong Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk segera merumuskan qanun yang mengatur tata kelola aktivitas di media sosial agar selaras dengan syariat Islam. 

Baca juga: Fitur Live TikTok Sudah Aktif Lagi di Indonesia, Berikut Pernyataan Lengkapnya

Namun sebelum ada payung hukum tersebut, Mulyadi menilai, Gubernur Aceh bisa mengeluarkan surat edaran sementara sebagai upaya awal untuk mengingatkan generasi muda agar lebih bijak bermedia sosial.

Selain itu, PRIDE Aceh juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) RI untuk turut membantu Pemerintah Aceh dalam melakukan pengawasan dan penindakan. 

Pasalnya, kata Mulyadi, menurut data yang diungkapkan Menteri Komdigi, Meutya Hafid, sebanyak 80 persen orang tua tidak mengetahui aktivitas digital anak-anaknya. 

Fakta ini, kata harus menjadi peringatan serius.

“Jangan sampai anak-anak yang di luar rumah terlihat sopan, tapi di dalam kamar justru nakal di media sosial,” tukas dia. 

Baca juga: Google Gemini AI Hadirkan Miniatur Figur 3D Gratis, Foto Prompt Jadi Tren di TikTok dan Instagram

“Orang tua harus semakin waspada,” pungkasnya.(*)