Pemprov dan DPRA Teken KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

Sehingga arah pembangunan Aceh 2026 jadi jelas.

“Bukan diserahkan diam-diam di ruang tertutup, paripurna itu forum resmi dan terbuka agar publik tahu arah pembangunan daerah ke depan bagaimana,” ujarnya.

Alfian menilai proses yang tertutup dan supercepat seperti itu justru menimbulkan dugaan bahwa pembahasan sudah dilakukan secara informal, ada pembahasan di luar mekanisme resmi yang seharusnya transparan.

"Kita tidak menolak percepatan, tapi percepatan jangan sampai mengorbankan kualitas dan keterbukaan. Publik berhak tahu bagaimana arah kebijakan anggaran disusun dan sejauh mana kepentingan masyarakat diakomodir,” tegasnya.(*)