Sinergisitas dalam Mewujudkan Keadilan dan Kemandirian Fiskal

Oleh: Prof dr Apridar SE MSi, dosen Falultas ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala dan Ketua dewan Pakar ICMI Orwil Aceh

REFORMASI fiskal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dihadirkan sebagai jawaban atas tantangan desentralisasi fiskal yang telah berjalan hampir dua dekade.

Lahir dengan empat pilar utama yaitu transfer dan pembiayaan daerah, sistem pajak daerah, kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja UU tersebut yang diemban dengan misi mulia: menciptakan tata kelola keuangan yang adil, selaras, dan akuntabel, sekaligus memperkuat otonomi daerah.

Namun, lebih dari dua tahun implementasi, sebuah pertanyaan kritis mengemuka: sudahkah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terwujud untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian fiskal yang menjadi roh undang-undang ini?

Fakta di lapangan justru menunjukkan adanya jurang antara harapan dan realita. Ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat masih sangat tinggi. Data Kementerian Keuangan pada 2023 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah hanya berada di kisaran 12-15 persen.

Baca juga: Mewujudkan Pelayaran Krueng Geukueh-Malaysia:  Dari Harapan ke Aksi Nyata Kebangkitan Ekonomi Aceh

Sebaliknya, komponen Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) masih menjadi penopang utama, menyumbang lebih dari 70 % anggaran belanja daerah. Kondisi ini mencerminkan bahwa tujuan UU HKPD untuk meminimumkan ketimpangan vertikal justru berpotensi memperpanjang budaya ketergantungan, alih-alih membangun kemandirian.

Akar permasalahannya tidak semata-mata terletak pada besaran alokasi, melainkan pada lemahnya sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Kebijakan fiskal yang dirumuskan di level nasional sering kali bersifat "one-size-fits-all", tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas dan kekhasan potensi setiap daerah.

Sebagai contoh, kebijakan intensifikasi pajak daerah yang dirancang pusat mungkin kurang efektif diterapkan di daerah dengan basis ekonomi informal yang besar atau di daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis unik. Akibatnya, terjadi disonansi antara apa yang diharapkan oleh regulasi pusat dan kapasitas implementasi di daerah.

Permasalahan ini semakin runyam dengan tidak optimalnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, realisasi PDRD pada banyak daerah kerap hanya mencapai 60-70?ri target yang ditetapkan.

Penyebabnya multidimensi, mulai dari basis data wajib pajak yang lemah, rendahnya kepatuhan pajak, hingga infrastruktur digitalisasi yang belum merata. Daerah seperti DKI Jakarta atau Jawa Timur mungkin telah memanfaatkan sistem elektronik untuk pemungutan pajak hotel dan restoran, namun di banyak daerah lain, prosesnya masih manual dan rentan terhadap kebocoran.

Di sisi lain, ruang fiskal daerah untuk memobilisasi PAD juga dibatasi oleh daftar pajak dan retribusi yang diatur secara sentral, sehingga daerah-daerah dengan basis ekonomi tertentu kesulitan menemukan sumber PAD baru yang signifikan.

Tantangan lain yang tak kalah pelik adalah inefisiensi pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas SDM yang terbatas. Laporan BPK RI perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara konsisten menyoroti temuan lemahnya sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan dalam pelaporan, dan pemborosan dalam belanja.

Masalah ini sering kali berujung pada lemahnya daya serap anggaran, khususnya untuk DAK, yang pada akhirnya berimbas pada kualitas layanan publik. Di balik semua ini, terletak persoalan mendasar: kapasitas aparatur daerah yang belum memadai.

Pelatihan yang terbatas dan rotasi jabatan yang cepat di birokrasi lokal menghambat terciptanya tenaga ahli yang mumpuni dalam perencanaan fiskal, analisis potensi pajak, dan penganggaran yang berbasis kinerja.