GerPALA Desak Pemerintah Evaluasi IUP Eksplorasi PT BSM di Samadua, Fadhli: Jika Izin Salah, Cabut!

Termasuk potensi gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan dokumen izin tetap diterbitkan meskipun melanggar qanun, tanpa sepengetahuan masyarakat pemilik lahan, dan berpotensi menimbulkan konflik lahan.

Ia juga menegaskan bahwa GerPALA akan terus mengawal isu ini hingga masyarakat memperoleh keadilan. 

Baca juga: Putra Kuala Batee Ungkap Alasan Penolakan IUP Eksplorasi PT Abdya Mineral Prima

“Kami tidak sedang menolak investasi. Namun, investasi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan tanah adat, melanggar qanun, dan menyingkirkan hak masyarakat,” tukas dia. 

“Jika izin salah, maka izin itu harus dicabut. Pemerintah wajib berpihak pada rakyatnya,” pungkasnya.(*)