BERITA POPULER - Maskapai SAM Airlines Segera Mengudara, Mualem Soroti Gangguan Listrik PLN

SERAMBINEWS.COM - Berikut rangkuman berita populer Serambinews.com dari kanal Nanggroe minggu ini.

Ada sederet informasi dan peristiwa seputar Aceh yang dikabarkan Serambinews.com selama sepekan terakhir,  terhitung sejak 17-23 November 2025.

Namun dari sejumlah berita yang dikabarkan tersebut, ada 10 yang paling menarik perhatian pembaca.

Diantaranya ialah soal Operasi Zebra Seulawah 2025 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh sejak Senin (17/11/2025).

Informasi lain yang juga tak kalah menarik perhatian soal pemadaman listrik yang kerap terjadi belakangan ini di sejumlah wilayah Aceh.

Kasus ini pun disoroti oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

Disisi lain, kabar mengembirakan bagi masyarakat Aceh, bahwa Maskapai Serambi Aceh Mekkah (SAM) Airlines akan segera mengudara di langit bumi Serambi Mekkah.

SAM Airlines ditargetkan bisa menghubungkan Aceh dengan Jeddah/Madinah, Arab Saudi untuk melayani penerbangan umrah, dan dijadwalkan dapat beroperasi pada awal tahun depan.

Selain tiga berita tersebut, ada sederet berita lain yang tak kalah menarik perhatian pembaca selama sepekan terakhir.

Selengkapnya simak dalam rangkuman berita populer berikut.

Baca juga: Wabup Gayo Lues Minta Penilaian Gammawar Dilakukan dengan Hati, Singah Mulo Pamerkan Produk Unggulan

1. Operasi Zebra Seulawah 2025 di Banda Aceh Dimulai, Ini Sasaran Razianya

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh mulai melaksanakan Operasi Zebra Seulawah 2025, Senin (17/11/2025).

Operasi ini merupakan bagian dari kegiatan kepolisian terpusat yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026.

Operasi Zebra Seulawah tahun ini akan berlangsung selama dua pekan ke depan. Polresta Banda Aceh mengerahkan seluruh unsur fungsi kepolisian dalam pelaksanaannya, dengan pola kegiatan yang mencakup penegakan hukum, tindakan preventif, serta edukasi kepada masyarakat.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Heri Purwono melalui Kasat Lantas, Kompol Mawardi mengatakan, operasi ini difokuskan pada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Hal itu dilakukan guna menekan angka kecelakaan dan pelanggaran yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Operasi Zebra tahun ini menjadi momentum bagi kami untuk kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas,” ujar Kompol Mawardi melalui keterangannya yang diterima, Minggu (16/11/2025).

Baca selengkapnya. 

2. Nekat Terobos Razia, Sopir L300 Asal Sumut Terlibat Aksi Kejar-kejaran dengan Anggota Polres Abdya

Satu unit mobil L300 bernomor polisi BB 8814 YE beserta sopir dan satu penumpang diamankan Satlantas Polres Aceh Barat Daya (Abdya) setelah nekat menerobos razia Operasi Zebra Seulawah di kawasan Gampong Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kamis (20/11/2025).

Mobil tersebut dikemudikan oleh Veri Irfandi Sihombing (24) asal Desa Bakal Julu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Dairi, Sumatera Utara (Sumut), dan satu penumpang lainnya bernama Jhon Verison Sihombing, asal Bintang Hulu, Sidikalang, Dairi, Sumut.

Mobil yang bermuatan buah durian itu awalnya melaju kencang dari arah Blangpidie menuju arah Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. 

Setiba di lokasi, mobil tersebut langsung menerobos titik razia dengan mengambil sisi kanan jalan.

Akibatnya, petugas yang sedang melakukan razia terpaksa menghindar dari lokasi, guna menyelamatkan diri.

Baca selengkapnya.

Baca juga: Teror Harimau Sumatera ‘Hantui’ Sijudo Aceh Timur, Warga Ketakutan & Aktivitas Lumpuh

3. Soal Pengibaran Bendera Bulan Bintang, Gubernur Aceh Mualem: Untuk Aneuk Muda Sigoe-goe Hana Pu

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengimbau masyarakat Aceh agar tidak ada yang mengibarkan Bendera Bulan Bintang.

Imbauan itu disampaikan Mualem menanggapi banyaknya beredar video dan foto di media sosial yang memperlihatkan warga Aceh mengibarkan Bendera Bulan Bintang.

“Kita imbau tidak perlu dinaikkan (Bendera Bulan Bintang),” kata Mualem, usai melantik Ketua dan Anggota Badan Baitul Mal Aceh (BMA) periode 2025–2030 di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Senin (17/11/2025) malam.

Meski demikian, Mualem tidak mempermasalahkan terkait adanya pengibaran Bendera Bulan Bintang tersebut.

“Tapi ialah untuk aneuk muda sigoe-goe kon hana pu (Tapi ialah untuk anak muda sesekali tidak masalah-red),” ujar Mualem disambut tawa orang-orang disampingnya.

Baca selengkapnya.

4. 34 Pejabat Aceh Utara Dilantik, 16 Jabatan Baru & 18 Bertahan di Jabatan Sama, Cek Nama-namanya

Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, MM atau yang akrab disapa Ayahwa, kembali melakukan rotasi dengan melantik pejabat struktural pada jabatan baru dan jabatan lama.

Proses pelantikan tersebut berlangsung pada Senin (17/11/2025).

Jumlah pejabat eselon II, III, dan IV, dilantik mencapai 34 orang. 

Dari jumlah tersebut, 16 pejabat mendapat jabatan baru.

Sementara 18 pejabat kembali dilantik pada jabatan yang sama.

Pelantikan ini dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Baca selengkapnya.

Baca juga: Wabup Aceh Timur Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Angin Kencang

5. Pengalihan Aceh Hebat 1 ke Krueng Geukuh-Penang Bisa Hambat Roda Ekonomi di Simeulue

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir Iskandar meminta Pemerintah Aceh membatalkan wacana pengalihan sementara Kapal Aceh Hebat I yang kini melayani rute Calang-Sinabang, ke Pelabuhan Krueng Geukuh-Penang.

Ia menolak keras wacana tersebut. Pernyataan itu diontarkan menyikapi pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir terkait penggunaan kapal Aceh Hebat 1 untuk alternatif awal pembukaan pelayaran Krueng Geukuh-Penang. 

“Dengan wacana yang disampaikan Sekda Aceh tentu ini melukai hati masyarakat Simeulue,” kata Iskandar kepada Serambi, Minggu (16/11/2025).

Menurutnya wacana tersebut akan mengganggu roda transportasi ke Kabupaten Simeulue yang merupakan salah satu pulau terisolir di Aceh. 

Pasalnya, Aceh Hebat 1 merupakan satu-satunya roda transportasi kapal yang berukuran besar ke Simeulue

Kapal tersebut selain digunakan masyarakat untuk menyeberang, juga berperan penting dalam mengangkut kebutuhan pokok bagi masyarakat Simeulue.

“Yang hari ini saja rutenya dua kali dalam seminggu, masih banyak kendaraan yang mengangtri di pelabuhan. Apalagi ditarik atau dialihkan untuk menjadi alternatif penyeberangan ke Penang,” ujarnya.

Baca selengkapnya.

6. Soal 'Sedikit-sedikit Helsinki', Benny K Harman: Persoalan Aceh bukan hanya Dana Otsus

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman menyatakan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dalam kaitannya perpanjangan dana Otsus Aceh pada Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan tiga kementerian yang terkait dengan proses revisi UUPA, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025) kemarin.

Dalam rapat tersebut ia diapit TA Khalid, M Nasir Djamil (PKS), dan Muslim Ayub (Nasdem). 

“Yang kita perjuangkan bukan hanya soal menambah dana Otsus, tidak. Kalau itu kami menolak. Maksudnya tidak hanya itu,” kata Benny dikutip Serambinews.com dari TVR Parlemen.

Benny mengatakan hal itu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bukannya tidak setuju, Benny malah menegaskan mendukung penuh untuk memperpanjang Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

“Tetapi tidak cukup sampai di situ. Persoalan Aceh bukan hanya dana (Otsus) Aceh. Ini penting saya sampaikan agar tidak ada salah paham. Saya mohon kita semua sepakat bahwa UU Aceh ini untuk mewujudkan damai Aceh untuk rakyat Aceh,” tegasnya.

Sebelumnya, pernyataan Benny pada rapat bersama baleg DPR RI sendiri menuai sorotan publik, khususnya Aceh.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Penyusunan RUU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada, Rabu (12/11/2025) lalu, Benny K. Harman menyoroti akuntabilitas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam dua dekade terakhir. 

Baca selengkapnya.

Baca juga: Tari Saman Jadi Simbol Persatuan, Pemkab Gayo Lues Ajak Generasi Muda Lestarikan Warisan Dunia Itu

7. 7.343 PPPK Paruh Waktu di Pidie Tunggu NIP, Ini Jadwalnya Penjelasan BKPSDM

Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pidie telah mengusulkan sekitar 7.343 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu, untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai atau NIP. 

PPPK Paruh Waktu yang diusulkan NIP itu, saat ini telah dilengkapi semua berkas sebagai persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.

Berkas persyaratan itu diupload melalui aplikasi oleh non Aparatur Sipil Negara atau ASN. 

"Saat ini, kita masih menunggu NIP terhadap 7.343 PPPK Paruh Waktu Pidie. 

Semua persyaratan PPPK Paruh Waktu telah lengkap," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbet Daya Manusia atau BKPSDM Pidie, Mulyadi Nurdin Lc MH, kepada Serambinews.com, Senin (17/11/2025).

Baca juga: KUA-PPAS 2026 Pidie Capai Rp 2,131 Triliun, Ini Besaran Gaji PNS, PPPK & Dewan

Ia menjelaskan, semua berkas telah lengkap dan telah disetujui Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, untuk menuju NIP pengangkatan PPPK Paruh Waktu. 

Baca selengkapnya.

8. Mualem Soroti Gangguan Listrik PLN, Sering Mati Lampu Ganggu Investasi dan Barang Elektronik Rusak

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyoroti kasus pemadaman listrik berkepanjangan yang kerap terjadi di Aceh. 

Ia menyebut, penyaluran listrik yang kerap bermasalah itu bakal berdampak pada sektor investasi di Aceh. 

Untuk itu, Mualem meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar serius melayani kebutuhan masyarakat, karena pada dasarnya kondisi listrik Aceh mengalami surplus hingga 399 megawatt.

“Pastilah, mengganggu investasi. Merusak barang elektronik di rumah, itu menjadi suatu beban juga,” kata Mualem, usai melantik Ketua dan Anggota Badan Baitul Mal Aceh (BMA) periode 2025–2030 di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Senin (17/11/2025) malam.

Kendati demikian, Mualem mengimbau masyarakat Aceh agar dapat memaklumi saat kondisi listrik di Aceh mengalami gangguan. 

“Biasalah itu, trafo kita belum otomatis. Kita harus maklum dan juga PLN harus betul-betul serius melayani masyarakat. Karena kita lihat listrik kita surplus,” ungkapnya.

Baca selengkapnya.

Baca juga: Kota Subulussalam Diguyur Hujan, Berangkat Kerja Sedia Payung dan Jas Hujan

9. SAM Airlines Segera Mengudara, Tahap Pengurusan izin, Akan Layani Penerbangan Umrah Aceh-Arab Saudi

Maskapai Serambi Aceh Mekkah (SAM) Airlines akan segera mengudara di langit Aceh.

SAM Airlines ditargetkan bisa menghubungkan Aceh dengan Jeddah/Madinah, Arab Saudi untuk melayani penerbangan umrah.

Maskapai ini dijadwalkan dapat beroperasi pada awal tahun depan.

Sejumlah investor sudah berkolaborasi mendirikan perusahaan penerbangan SAM Airlines untuk mendukung penerbangan umrah langsung dari Aceh.

Pada Sabtu (22/11/2025), bertempat di Pendopo Gubernur Aceh, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, bersama para investor, dan pengusaha travel, melakukan pertemuan untuk membahas kelanjutan penerbangan itu.

“Pertemuan hari ini, kami ada beberapa pemain (investor dan pelaku travel), bisa dikatakan begitu," kata Gubernur Aceh.

"Pesawat ini akan melayani penerbangan haji dan umrah, untuk terbang ke Arab Saudi, yaitu Jeddah. Saat ini, kita kumpulkan jamaah dulu,” ujar Mualem.

Mualem menekankan, saat ini sudah ada para investor yang akan menjalankan maskapai itu.

Baca selengkapnya.

10. Ayahwa Tunjuk Kadisdikbud Aceh Utara Jadi Plt Sekda, A Murtala Staf Ahli

Bupati Aceh Utara resmi menunjuk Jamaluddin, MPd yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda)setempat.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/2025, yang ditetapkan pada 17 November 2025, di Lhoksukon.

Penunjukan Jamaluddin berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021, tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

Selain itu, keputusan ini juga merujuk pada Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 821.2-234/1224/2025, tanggal 14 November 2025.

Bupati Aceh Utara menetapkan bahwa Dr A Murtala, MSi, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), dimutasikan ke jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik terhitung sejak 17 November 2025.

“Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pemerintah daerah menunjuk Jamaluddin sebagai pejabat yang melaksanakan tugas Sekda,” ujar Ayahwa--sapaan Bupati Aceh Utara.

Baca selengkapnya.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI