DPR Buat Amarah Rakyat Mendidih hingga Picu Gelombang Demo, JK: Menghina Masyarakat

Pria yang akrab disapa Jokan itu menilai selama ini DPR RI seakan anti kritik. Jika ada yang memberikan komentar pedas, kata dia, justru dianggap tidak mendukung mereka.

"Para anggota DPR jika dapat kritik dianggap orang bersebrangan secara politis, seharusnya mereka bisa mendengarkan dan punya empati, tidak menunjukkan kesenangan di atas kesengsaraan rakyat," urainya.

"Kita sampai di kondisi ini bukan ada berusaha buat keributan, ini rakyat yang berteriak mereka kesulitan buat hidup. Yang harus disalahkan siapa? Sistem. Siapa yang menjalankan? Ya Pemerintah dan DPR ini," tukas Joko Anwar.

5. Heikal Safar
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo), Heikal Safar, mengaku prihatin atas gelombang demonstrasi yang terjadi dan tewasnya Affan Kurniawan.

Senada dengan Joko Anwar, Heikal menilai aksi demonstrasi di berbagai wilayah terjadi sebab kemarahan rakyat sudah memuncak.

Banyak hal, ujar Heikal, yang membuat rakyat merasa pejabat dan DPR tak berpihak pada mereka.

Salah satunya adalah mengenai isu tunjangan anggota DPR RI yang jumlahnya tak masuk akal di tengah kondisi ekonomi rakyat yang memburuk.

"Anggota DPR harus sadar bahwa mereka dipilih untuk mewakili rakyat. Jika sudah tak punya empati, mereka tak layak duduk di kursi itu," kritiknya, Sabtu (30/8/2025).

6. Benidiktus Papa
Mantan aktivis Cipayung dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI), Benidiktus Papa, menyoroti sikap DPR yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah.

Ia pun berharap, DPR bisa menempatkan diri sebagai bagian dari rakyat.

Menurutnya, penting bagi anggota DPR untuk kembali mengingat, kewajiban mereka sebagai wakil rakyat adalah hadir bagi rakyat dan menjadi sahabat mereka.

"Mampu menempatkan DPR sebagai lembaga rakyat yang bisa menjadi teman, sahabat rakyat dalam menjawab berbagai persoalan bangsa hari ini," ujarnya, Sabtu (30/8/2025).

7. Mardiansyah Semar
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menyebut Affan Kurniawan menjadi korban buntut sikap DPR yang nirempati terhadap rakyat.

Rampai Nusantara adalah organisasi yang berdasarkan pada komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara selalu menjadi prioritas dalam perikehidupan masyarakat sehari-hari. 

Mardiansyah mendesak anggota DPR untuk meminta maaf dan menemui rakyat alih-alih terus mencari pembenaran.

"Rakyat protes keras atas ulah mereka (DPR), lalu Affan Kurniawan pengemudi ojol menjadi korban meninggal dunia. Sebaiknya para anggota dewan yang menjadi pemicu masalah ini langsung meminta maaf dan temui masyarakat bukan malah terus berupaya cari pembenaran tapi tidak pernah terlihat," jelasnya, Sabtu (30/8/2025).

8. Fernando Emas
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyebut gelombang demonstrasi yang terjadi sejak Kamis, terjadi antaran anggota DPR nirempati.

Ia menilai anggota DPR sama sekali tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

"Situasi politik yang menyebabkan beberapa aksi unjuk rasa belakangan ini dan kemungkinan akan ada aksi susulan semua karena ulah dan pernyataan para anggota DPR. Akibat mental miskin dan rakus yang ingin menikmati hasil keringat rakyat tanpa peduli apa yang dialami oleh rakyat," tutur Fernando, Jumat (29/8/2025).

Menurutnya, DPR semestinya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menolak tunjangan fantastis bagi anggota dewan.

"Para anggota DPR seharusnya mendengarkan keinginan masyarakat yang keberatan terkait dengan tunjangan rumah. Jangan mengabaikan atau bahkan tidak peduli terhadap keberatan masyarakat," ujarnya.

Fernando mengingatkan, jika DPR terus mengabaikan suara rakyat, gelombang unjuk rasa bisa semakin besar.

"Sangat mungkin aksi serupa akan terus berlanjut dengan massa yang lebih banyak jumlahnya. Para anggota DPR jangan lupa terhadap peristiwa 1998 di mana saat itu massa berhasil menduduki gedung DPR," terangnya.

"Apalagi hari ini gedung DPR seolah para anggota DPR tidak menganggap aksi hari ini yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa, seolah menunjukkan bahwa mereka adalah pengecut," tutup Fernando.

9. Susno Duadji
Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, meminta anggota DPR untuk sadar diri dalam bersikap.

Pernyataan kontroversial nirempati anggota DPR disebutnya menjadi pemicu gelombang demonstrasi.

Susno menuturkan, anggota DPR seharusnya memfasilitasi massa yang ingin menyampaikan aspirasi.

Sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, kata Susno, anggota DPR berkewajiban membuka ruang komunikasi.

"Nah, bila perlu difasilitasi, misalnya ke DPR, ya anggota DPR pun harus sadar dong, mereka rame-rame datang dari berbagai penjuru itu untuk berkomunikasi kepada DPR. DPR itu wakil rakyat, rakyat yang milih," urainya dalam siaran KompasTV, Jumat (29/8/2025).

Ia menegaskan, komunikasi antara rakyat dan wakilnya tidak boleh diwarnai ketakutan atau penolakan.

Susno mengatakan, saat ini DPR harus berperan sebagai jembatan yang mempermudah masyarakat menyampaikan kritik, baik kepada pemerintah maupun kepada lembaga negara lainnya.

Ia menyebutkan, tindakan-tindakan yang dianggap berlebihan, seperti perayaan atau tunjangan berlebih, dapat memicu kekecewaan masyarakat yang masih berjuang dalam kondisi sulit.

"Kenapa? Oh, karena kami joget-joget, karena dapat kenaikan gaji. Wah, kami joget-joget karena dapat tunjangan perumahan, sehingga masyarakat yang menderita, yang masih kondisi kemiskinan, marah. Nah, sudah diterima saja, dijelaskan apanya," tuturnya.

10. Agung Baskoro
Pengamat politik Trias Politika, Agung Baskoro menilai gelombang demonstrasi tidak akan berhenti jika anggota DPR tetap abai dan tak mendengarkan aspirasi rakyat.

Menurut Agung, demo semacam ini akan terus berlanjut karena sekarang ini ekonomi rakyat terus menurun, di tengah isu kesejahteraan anggota dewan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat tersebut.

"Aksi demo ini akan terus berlanjut kalau wakil-wakil rakyat itu tuli, tidak mendengarkan secara langsung, secara cepat untuk menindaklanjuti," ungkapnya, Jumat (29/8/2025).

"Rakyat ini kan lagi kena kontraksi ekonomi yang dalam, bahan-bahan sembako fluktuatif harganya, kok bisa-bisanya diam-diam dalam tanda petik, tunjangan itu diberikan dan sudah berlangsung hampir satu tahun," jelas Agung.

"Itu kan menyakiti betul hati masyarakat, sementara penghasilan mereka terus turun, sehingga mereka terus mengalami kontraksi ekonomi yang mendalam saya kira," tambahnya.

Agung pun mengatakan, jika ingin meredam amarah rakyat, maka DPR harus bersikap transparan atau terbuka terhadap nota anggaran mereka.

Hal tersebut juga berfungsi agar legitimasi politik anggota dewan sebagai perwakilan rakyat ini bisa kembali pulih. 

Jika tidak demikian, menurut Agung, maka demo yang ada akan terus berlanjut.

"Sederhana ini kalau mau diredam, dibuka itu nota anggaran, dibatalkan, disesuaikan, supaya legitimasi politik anggota dewan wakil rakyat ini kembali pulih karena kalau ini dibiarkan tanpa ada gebrakan, terobosan yang spektakuler untuk mengatasi, ini akan terus berlanjut," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 10 Pihak Anggap DPR Jadi 'Biang Kerok' Gelombang Demo, JK: Asal Bicara, Hina Rakyat,