Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat Tiba Hari Ini, Apakah Sudah Terimplementasi?

Ia juga menekankan bahwa 17 tuntutan yang diajukan tidak hanya ditujukan untuk DPR RI, melainkan juga untuk lembaga lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan Presiden.

Andovi da Lopez juga memaparkan perkembangan dari 17+8 Tuntutan Rakyat.

Ia menyebutkan bahwa menjelang batas waktu, sebagian tuntutan justru mengalami kemunduran.

 "Soal tuntutan-tuntutan, sejauh ini ada 13 yang baru dimulai, delapan belum digubris, yang empat malah mundur," ujar Andovi.

Beberapa tuntutan yang dianggap mengalami kemunduran, antara lain, adalah isu kekerasan oleh aparat, keterlibatan TNI, pembebasan massa aksi yang ditangkap, dan hukuman bagi aparat yang melanggar.

"Kekerasan korbannya makin banyak, contohnya di Bandung. TNI saat ini masih terlibat, pembebasan demonstran juga masih belum," kata dia.

Selain itu, Andovi menyoroti belum adanya hukuman tegas bagi aparat yang melakukan tindakan represif terhadap massa aksi, termasuk anggota Brimob yang melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.

Andovi menambahkan bahwa tuntutan rakyat juga mencakup transparansi penggunaan anggaran DPR RI, yang bersumber dari uang pajak rakyat.

Baca juga: Isi 17+8 Tuntutan Rakyat Kepada Presiden Prabowo, DPR dan TNI-Polri, Cara Pantau Klik Link Ini

Komitmen Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah
 

Kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah menegaskan komitmen mereka untuk terus memantau perkembangan tuntutan yang telah mereka ajukan, meskipun tenggat waktu yang diberikan sudah lewat.

 Andhyna F. Utami (Afu), salah satu anggota kolektif dan pemerhati politik, menyatakan bahwa solidaritas rakyat untuk mengawal tuntutan ini hingga tuntas semakin menguat.

"Gerakan saat ini sudah sangat masif. Optimis warga dari segala lapisan bersatu mengawal menuntut pemerintah soal keadilan," ujar Afu saat berada di depan Gerbang Pancasila DPR pada Kamis (4/9/2025).

Sementara itu, Abigail Limuria, seorang aktivis dari kolektif tersebut, mengatakan bahwa ia telah memperkirakan tidak semua tuntutan akan dipenuhi oleh pemerintah.

"Saya yakin walaupun mungkin 17+8 ini tidak dipenuhi, tapi ada satu yang pasti, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang sangat bagus," kata Abigail.

Meski demikian, Abigail mengaku gembira karena gerakan rakyat semacam ini telah menjadi sarana edukasi politik bagi banyak warga Indonesia, terlepas dari hasil tuntutan.

"Makin banyak warga yang lebih melek politik, berani menyuarakan aspirasi, memahami hak-hak mereka, dan termotivasi untuk tidak hanya diam melihat situasi," tambahnya.

Baca juga: Fakta di Balik Tren Pink-Hijau: Simbol Perlawanan Rakyat hingga 17+8 Tuntutan

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat