Korupsi Jalur Kereta Api Sumut-Aceh, Eks Dirjen Kemenhub Prasetyo Tetap Divonis 7,5 Tahun Penjara

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis terhadap mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa periode 2017–2023. 
Prasetyo tetap dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara.

Putusan tersebut memperkuat vonis sebelumnya dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang menyatakan Prasetyo terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain hukuman penjara, Prasetyo juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp2,6 miliar subsider 2 tahun 8 bulan penjara.

Majelis hakim menilai perbuatan Prasetyo bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi dan telah merusak kepercayaan publik terhadap Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Utara serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara umum. 

Hal yang meringankan, Prasetyo dinilai bersikap sopan di persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan berusia lanjut.

Baca juga: Rugikan Negara Rp254 Miliar, KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Korupsi Kredit Fiktif BPR Jepara Artha

Dalam dakwaan, jaksa menyebut proyek jalur KA Besitang-Langsa merugikan keuangan negara sebesar Rp1,15 triliun. 

Prasetyo diduga memerintahkan bawahannya, Nur Setiawan Sidik, untuk mengusulkan proyek tersebut ke Bappenas melalui skema pembiayaan SBSN, meski sejumlah persyaratan belum terpenuhi, seperti dokumen AMDAL dan pembebasan lahan.

Proyek kemudian dipecah menjadi 11 paket bernilai di bawah Rp100 miliar untuk menghindari regulasi pengadaan. 

Tender dilakukan dengan metode pascakualifikasi, dan pemenangnya diduga telah diatur melalui pertemuan internal yang hanya menguntungkan satu perusahaan, PT Mitra Kerja Prasarana milik Freddy Gondowardojo.

Dalam pelaksanaannya, supervisi proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan ditemukan praktik pinjam perusahaan. 

Prasetyo juga disebut menerima uang, barang, dan fasilitas sebagai komitmen fee dari pelaksana proyek.

Atas perbuatannya, ia didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga: Kepala dan Sekretaris Inspektorat Aceh Besar Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas

5 Pertimbangan Hakim Vonis  Prasetyo Boeditjahjono 7,5 Tahun Penjara

Sebelumnya, Majelis hakim mengungkap pertimbangan yang membuat Prasetyo Boeditjahjono divonis 7,5 tahun.

Pertama, perbuatan Prasetyo Boeditjahjono bertentangan dengan upaya Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Kedua, perbuatan Prasetyo Boeditjahjono telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam hal ini Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Sumatera Utara khususnya dan Direktorat Jenderal Perkerataapian (DJKA) pada Kementerian Perhubungan pada umumnya.

Ketiga, Prasetyo Boeditjahjono menerima hasil dari perbuatan korupsinya.

Untuk hal meringankan, pertama, Prasetyo Boeditjahjono bersikap sopan di persidangan.

Ketiga, Prasetyo Boeditjahjono mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa berusia lanjut.

Vonis hakim terhadap Prasetyo Boeditjahjono lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Prasetyo Boeditjahjono dengan hukum 9 tahun penjara dan merugikan negara Rp 1,1 miliar dalam kasus korupsi pembangunan jalur KA Besitang-Langsa periode 2017-2023.

Konstruksi Kasus Korupsi yang Jerat Prasetyo Boeditjahjono

Kasus bermula saat Prasetyo selaku Dirjen Perkeretaapian memerintahkan Nur Setiawan Sidik selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara untuk mengusulkan proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa.

Pembiayaan proyek tersebut rencananya akan melalui penerbitan SBSN-PBS TA 2017 ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menindaklanjuti permintaan Prasetyo, Nur Setiawan kemudian membagi proyek pembangunan itu menjadi 11 paket pengerjaan.

Masing-masing paket pengerjaan nilai proyeknya di bawah Rp 100 miliar. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ketentuan yang berlaku.

Nur Setiawan kemudian memerintahkan anak buahnya, Rieki Meidi Yuwana, untuk melakukan pelelangan menggunakan metode penilaian pasca kualifikasi.

Nur Setiawan cs selanjutnya mulai membuka tender pengadaan proyek tersebut.

Akan tetapi sejatinya dalam prosesnya masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, diantaranya belum adanya dokumen AMDAL hingga belum dilakukannya pembebasan lahan.

Tak hanya itu, Prasetyo juga diduga melakukan pengaturan pemenang tender pengadaan proyek tersebut.

Dimana satu caranya dilakukan dengan menggelar pertemuan bersama para calon pemenang.

Nur Setiawan Sidik cs lantas mengatur pemenang tender pekerjaan supervisi pembangunan jalur KA Besitang-Langsa itu.

Namun nyatanya, pemenang pekerjaan supervisi itu tidak melaksanakan tugasnya, bahkan ada praktik pinjam perusahaan yang mengeluarkan biaya.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Prasetyo diduga telah menerima uang, barang, dan fasilitas, dari para pelaksana pekerjaan proyek itu sebagai bentuk komitmen fee atas pemenangan mereka.

Prasetyo diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebesar Rp 2.600.000.000.

Atas perbuatannya, Prasetyo dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga: Dorong Literasi Keuangan Asuransi, BRI Asuransi Syariah Aceh Jalin Kerja Sama dengan STIAPEN

Baca juga: Siswa SDN 2 Seumanah Jaya Belajar di Parkiran, Begini Penjelasan Komite

Baca juga: Sehari, Dua Pohon Tumbang di Sabang Ganggu Arus Lalu Lintas