Breaking News

Berita Nasional

DPR Sentil Kejagung Soal Ada Oknum Nakal Gelapkan Barang Bukti: Heboh di Depan, Akhirnya Melempem

Kejagung perlu direformasi secara menyeluruh karena sejumlah persoalan kinerja yang dianggap menghambat penegakan hukum.

|
Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Nurul Hayati
TV Parlemen
Komisi III DPR RI menyentil Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rapat kerja Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025).  

DPR Sentil Kejagung Soal Ada Oknum Nakal Gelapkan Barang Bukti: Heboh di Depan, Akhirnya Melempem

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Komisi III DPR RI menyentil Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rapat kerja Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025). 

Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, menyoroti adanya oknum jaksa yang diduga menggelapkan barang bukti, namun tidak ditindak secara tegas.

Rano menyebut Kejaksaan terlihat gencar dan menonjol dalam penindakan kasus korupsi, namun lemah dalam hal pengembalian aset serta penindakan pelanggaran internal.

Karena itu, kata dia, Kejagung perlu direformasi secara menyeluruh karena sejumlah persoalan kinerja yang dianggap menghambat penegakan hukum.

Kondisi itu pun memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja Korps Adhyaksa.

“Nah kalau di Kejaksaan, banyak sekali isu yang memang sebetulnya kinerja Kejaksaan ini kalau dilihat dari capaian penanganan tindak pidana tipikor sangat tinggi,” katanya.

“Hanya saja yang menjadi persoalan itu adalah pengembalian dari aset-aset pidana korupsi itu tidak maksimal. Jauh banget,”

“Ini yang seringkali membuat masyarakat cenderung melihat Kejaksaan kali ini heboh di depan, tapi di belakang akhirnya melempem,” sambungnya, dilansir dari Kompas.com.

TPPU KORUPSI - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita barang bukti uang dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi kegiatan usaha PT Duta Palma Group dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Adapun total yang disita senilai Rp479 miliar.
TPPU KORUPSI - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita barang bukti uang dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi kegiatan usaha PT Duta Palma Group dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Adapun total yang disita senilai Rp479 miliar. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakt)

Baca juga: Alasan Kejagung Hanya Pamerkan Rp 2,4 Triliun Hasil Korupsi CPO dari Total Rp 3 T

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menyoroti ramainya laporan mengenai oknum jaksa yang diduga bermain dengan barang bukti, bahkan hanya dikenai mutasi tanpa proses hukum atau pemecatan. 

“Yang kedua, hari ini ramai lagi soal oknum-oknum Kejaksaan yang dianggap misalnya ada penggelapan soal bukti sita atau barang bukti pidana. Ini yang lagi ramai,’

“Ini ada jaksa-jaksa atau oknum yang nakal tapi tidak dilakukan tindakan yang keras, hanya pindah. Tidak ada pemecatan, tidak ada pidana. Ini yang jadi persoalan sendiri,” ungkap dia.

Menurutnya, hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa.

Selain kasus penggelapan barang bukti, kata Rano, Komisi III turut menerima banyak laporan terkait ketidaksesuaian barang bukti di sejumlah perkara besar seperti Jiwasraya dan Pertamina.

“Laporan ke kami itu banyak. Pertama soal barang bukti yang tidak sesuai. Jadi di sini ada salah satu laporan yang masuk. Ini banyak perkara lama, Pak, kasus Jiwasraya, kasus Pertamina, dan lain-lain. Ini banyak sekali pengembalian yang dilakukan Kejaksaan itu sangat tidak maksimal,” kata Rano.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved