KPK Tahan Menas Erwin Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan, Setor DP Rp9,8 Miliar Buat Atur Perkara

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur PT Wahana Adyawarna (WA) Menas Erwin Djohansyah (MED) selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara KPK kelas 1 Jakarta Timur terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Penahanan dilakukan setelah KPK menangkap Menas melalui upaya jemput paksa sekitar pukul 18.44 WIB di sebuah rumah di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Rabu (24/9/2025).

“Melakukan penahanan terhadap Saudara MED untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 20 September sampai dengan 14 Oktober 2025 di cabang Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur," kata Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Jemput paksa dilakukan usai Menas dua kali mangkir dari panggilan penyidik tanpa keterangan jelas.

 Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menetapkan dua tersangka, yakni Hasbi Hasan (HH), Sekretaris MA periode 2020-2023, serta Menas Erwin Djohansyah dari pihak swasta.

Pada awal 2021, Menas diperkenalkan kepada Hasbi oleh seorang rekannya, berinisial FR. 

Saat itu, Menas meminta bantuan agar sejumlah perkara yang dihadapi teman-temannya di MA bisa dimenangkan.

Hasbi menyarankan agar pembicaraan perkara dilakukan di tempat tertutup. FR kemudian mencarikan lokasi khusus dengan biaya ditanggung Menas.

Dalam rentang Maret-Oktober 2021, Menas bersama FR beberapa kali bertemu Hasbi.

Mereka membicarakan sejumlah perkara, antara lain sengketa lahan di Bali, Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, hingga kasus sengketa tambang di Samarinda.

Hasbi diduga meminta bayaran untuk membantu pengurusan perkara tersebut.

Skemanya berupa uang muka di awal, biaya pengurusan, serta pelunasan jika perkara berhasil dimenangkan. Namun, sejumlah perkara berakhir kalah.

Menas pun dilaporkan oleh pihak yang menitipkan uang kepadanya dan meminta agar dana yang sudah diberikan kepada Hasbi dikembalikan.

Atas perbuatannya, Menas dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: Sekretaris MA Hasbi Hasan Dituntut 13 Tahun 8 Bulan Penjara dalam Kasus Suap, Bakal Ajukan Pleidoi

Menas Erwin Setor DP Rp 9,8 Miliar ke Hasbi Hasan untuk Atur Perkara di MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Direktur PT Wahana Adyawarna Menas Erwin Djohansyah diduga memberikan uang Rp 9,8 miliar ke Sekretaris Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2023 Hasbi Hasan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan, uang itu merupakan uang muka atau down payment (DP) untuk mengurus sejumlah perkara yang bergulir di MA.

“Total Rp 9,8 miliar sebagai DP dalam pengurusan perkara-perkara tersebut," kata Budi kepada wartawan Kamis (25/9/2025).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memaparkan, kasus ini berawal ketika seorang rekan Menas, berinisial FR, mempertemukannya dengan Hasbi pada awal 2021.

 Dalam pertemuan itu, Menas meminta bantuan agar perkara-perkara milik temannya bisa dimenangkan di tingkat MA.

 
Hasbi lantas meminta agar diskusi perkara dilakukan di tempat khusus.

FR lalu mencarikan lokasi yang kemudian disewa dengan biaya dari Menas.

Sejak itu, pada rentang Maret-Oktober 2021, Menas dan FR berulang kali menemui Hasbi untuk membicarakan berbagai perkara, mulai dari sengketa lahan di Bali, Jakarta Timur, Depok, Sumedang, hingga kasus tambang di Samarinda.

Dalam setiap pengurusan perkara, Hasbi meminta pembayaran berupa uang muka, biaya proses, dan pelunasan apabila perkara dimenangkan.

Namun, tidak semua perkara yang dititipkan Menas berakhir sesuai keinginan.

Beberapa kasus justru kalah, sehingga para pemberi dana menuntut pengembalian uang.

"Bahwa atas perkara-perkara yang diurus oleh HH (Hasbi) ternyata ada yang kalah sehingga MED (Menas) akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga MED meminta bantuan FR agar membantu menyampaikan kepada HH untuk mengembalikan uang pengurusan perkara yang sudah diberikan," ujar Asep.

Atas perbuatannya, Menas dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

KPK pun menahan Menas untuk 20 hari ke depan setelah menjemput paksa pada Rabu (24/9/2025) kemarin.

Sementara itu, Hasbi Hasan sudah divonis bersalah dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Baca juga: Percepat Penyelesaian Jalan Dua Jalur, Ini Upaya Wali Kota Lhokseumawe

Baca juga: Peran 9 Tersangka Pembobolan Rekening Dormant Rp204 Miliar: Libatkan Kacab hingga Eks Pegawai Bank

Baca juga: Kapolres Aceh Timur Tegaskan Sirene dan Strobo Hanya untuk Kondisi Darurat

Sudah tayang di Kompas.com