Gawat! 51.611 Pemain Judi Online Berasal dari ASN, Pertputaran Dana Judol Tembus Rp 976,8 Triliun

Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan situs, akun, atau rekening yang mencurigakan terkait perjudian digital.

"Kami mengundang masyarakat untuk terus berpartisipasi dengan melaporkan situs, akun, atau aktivitas yang terindikasi mencurigakan," tambahnya.

 
Di sisi lain, Ketua Bidang Hukum dan Kepatuhan Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Fransiska Oei menyatakan bahwa sektor perbankan berada di barisan terdepan pencegahan melalui peningkatan sistem pendeteksian dan pelaporan rekening mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Teknologi crawling berbasis AI bisa mempercepat identifikasi rekening yang terlibat dalam jaringan judi online," ungkapnya.

Fransiska menambahkan bahwa industri keuangan memiliki kewajiban moral untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat di era transaksi digital yang berkembang pesat.

"Transaksi digital menjadi fondasi ekonomi masa depan. Oleh karena itu, industri keuangan berkomitmen memastikan sistem pembayaran tetap aman, transparan, dan beretika," katanya.

Baca juga: Terindikasi Judi Online, Masyarakat Aceh Tamiang Dicoret Sebagai Penerima Bantuan Sosial

Seruan DPR

Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia mengatakan, langkah-langkah progresif memang harus diambil untuk memperlihatkan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam perangnya melawan judi online.

"Pemutusan aliran dana adalah langkah krusial. Kolaborasi lintas sektoral antara Komdigi dan OJK ini harus terus diperkuat. Penurunan transaksi judi online hingga 80 persen pada kuartal pertama 2025 merupakan capaian yang patut kita syukuri," kata Farah kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Ia menyatakan tren positif atas penurunan transaksi judol menunjukkan langkah yang diambil sudah tepat, namun harus tetap ditingkatkan pada kuartal berikutnya.

"Kita berharap angkanya dapat terus ditekan pada kuartal-kuartal mendatang," tegasnya.

Namun legislator Fraksi PAN DPR ini mengingatkan bahwa perang terhadap judi online bukan semata-mata tugas dari pemerintah. Peran dan kesadaran dari masyarakat jadi pemegang kunci keberhasilan jangka panjang. 

Farah mengungkap bahwa tantangan terbesar dalam memberantas judi online di Indonesia adalah permintaan (demand) yang terus ada dari masyarakat.

"Pemerintah bisa memblokir ribuan bahkan jutaan situs dan rekening, tetapi jika permintaan dari masyarakat masih tinggi, para bandar akan selalu mencari cara baru. Akarnya ada di sini," jelas Farah.

 
Dengan ini, Farah berharap ke depan pemerintah dapat menyeimbangkan fokus antara penindakan tegas dan edukasi masif kepada masyarakat mengenai bahaya laten judi online. 

Menurutnya, edukasi yang komprehensif dapat secara efektif menekan permintaan serta dapat menjadi benteng pertahanan paling kokoh yang dimulai dari level individu dan keluarga.