Mafindo Ungkap Tantangan Pemilu 2029 Terancam Deepfake dan Isu SARA: Ini Skenario Terburuk

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, ia mendorong penyelenggara pemilu memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

Selain itu, diperlukan payung hukum yang mampu mengatur ekosistem digital dengan lebih seimbang.

“Kita butuh ada legislasi yang kuat supaya posisi negara dengan platform digital seimbang,” kata Septiaji.

Di satu sisi, Bawaslu mengakui AI akan jadi tantangan dalam pengawasan Pemilu 2029.

Baca juga: Garam Rebus Aceh Ternyata Warisan Abad Ke-13, Kini Menyambung Misi Swasembada Garam 2027

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan mereka bakal menggandeng banyak pihak yang ahli dalam bidang ilmu teknologi untuk mencari solusi pengawasan.

Dalam merekrut pihak-pihak yang ahli dalam bidang teknologi informasi, Bawaslu berharap adanya kontribusi sukarela.

“Dalam konteks kerelawanan, bekerja untuk demokrasi, maka perspektifnya dulu yang akan kita samakan,” tuturnya.

Hal itu perlu ditekankan mengingat pagu indikatif anggaran Bawaslu untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp1.987.386.912.000.  

Angka itu lebih kecil dari anggaran tahun 2025 yang disetujui DPR, sebesar Rp2.416.945.124.000.

Namun keterbatasan dana ini diakui Lolly tidak jadi penghalang untuk mereka mendalami dan memahami terkait perkembangan AI.

Profil Singkat MAFINDO

Nama: Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO)

Bentuk: Organisasi masyarakat berbasis relawan

Tujuan: Mewujudkan masyarakat aktif, damai, sejahtera, serta membangun kemampuan publik untuk berpikir kritis.

Ketua Presidium: Septiaji Eko Nugroho

Aktivitas Utama MAFINDO

Fact-checking: Mengelola situs TurnBackHoax.id sebagai pusat klarifikasi hoaks.