Tentang Aceh, Tentang Sabar

Menteri Luar Negeri menyampaikan terima kasih atas tawaran bantuan dari negara sahabat, tetapi menegaskan bahwa pemerintah yakin bisa menangani krisis ini tanpa intervensi luar. 

Sikap ini dipuji sebagai bentuk kemandirian, tetapi di banyak daerah terdampak, termasuk Aceh, pemerintah daerah justru membuka pintu untuk bantuan internasional, termasuk tim SAR dari negara sahabat seperti China yang diundang khusus oleh Gubernur Aceh.

Keputusan daerah dan pusat yang berbeda arah ini menunjukkan ketidaksinkronan dalam kebijakan nasional saat krisis. 

Aksi Pemerintah yang Menimbulkan Persepsi Absurd

Selain itu, aturan pusat yang mewajibkan influencer penggalang donasi bencana untuk mengurus izin melalui Kementerian Sosial — sementara di lapangan Mensos seolah “hilang” dalam koordinasi — menimbulkan kritik tajam dari publik dan masyarakat sipil.

Ketentuan ini dinilai tidak relevan dengan situasi krisis yang menuntut percepatan bantuan, bukan birokrasi panjang yang justru memperlambat aksi kemanusiaan. 

Di sisi lain, sekelompok pejabat pusat justru terlihat lebih sibuk memberi penilaian naratif bahwa “Negara sudah memberikan bantuan triliunan rupiah” atau bahwa pemerintah tengah bekerja keras, tanpa penjelasan terukur terhadap perbaikan kondisi di Aceh.

Pernyataan-pernyataan semacam ini kerap menimbulkan persepsi bahwa pengelolaan krisis lebih dipenuhi retorika daripada respon efektif di lapangan.

Sabar Itu Tidak Salah, Tapi Tidak Cukup

Permintaan kepada warga untuk bersabar sejatinya bukan tanpa nilai.

Sabarnya rakyat Aceh bukan sesuatu yang rapuh, melainkan kemampuan batin yang sudah teruji sejak bencana tsunami 2004: mereka tahu apa artinya bertahan dalam kondisi paling tidak manusiawi sekalipun.

Namun, sabar bukan pengganti tindakan konkret; sabar bukan komoditas politis untuk menunda tanggung jawab negara.

Kerja keras pemerintah dalam memulihkan infrastruktur, mempercepat listrik dan komunikasi, mengoptimalkan distribusi bantuan, dan membuka ruang sumber daya dari berbagai pihak (termasuk internasional, bila diperlukan) lebih dibutuhkan saat ini.

Sabar tanpa aksi nyata hanya akan berujung pada rasa frustasi kolektif yang semakin dalam.

Kepemimpinan Harus Dinilai dari Dampaknya