Bencana dan Model Kelembagaan R3P Aceh: Mengapa Harus Inklusif dan Partisipatif?

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

PEMULIHAN Aceh tidak boleh dirancang secara tertutup dan elitis.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban formal pascabencana atau membuka akses anggaran, melainkan peta jalan jangka menengah dan panjang yang akan menentukan apakah Aceh mampu keluar dari krisis dengan lebih tangguh atau justru kembali terjebak dalam siklus bencana yang sama.

Dalam konteks inilah peringatan yang disampaikan Raihal Fajri, aktivis perempuan Aceh senior, beberapa hari lalu melalui sejumlah media, perlu dibaca secara serius. 

Raihal berbicara bukan atas nama pribadi, melainkan mewakili Aceh Recovery Partner Forum, sebuah konsorsium masyarakat sipil yang sejak masa tanggap darurat aktif bekerja bersama korban bencana di berbagai wilayah Aceh. 

Seruan ini mencerminkan suara kolektif masyarakat sipil Aceh sekaligus peringatan tentang arah pemulihan pascabencana Siklon Senyar25 yang melanda Aceh pada akhir November 2025.

Inti peringatan tersebut sesungguhnya sederhana, tetapi sangat mendasar: pemulihan Aceh tidak boleh dirancang tanpa melibatkan mereka yang paling terdampak. 

Ketika masyarakat korban, relawan, dan organisasi masyarakat sipil hanya diposisikan sebagai objek atau penerima manfaat, R3P memang bisa sah secara administratif, tetapi rapuh secara sosial, ekologis, dan politik. 

Dokumen semacam itu mungkin rapi di atas kertas, tetapi mudah runtuh ketika berhadapan dengan kompleksitas lapangan.

Baca juga: Jangan Buru-buru Akhiri Masa Darurat, Aceh Utara Masuk Masa Transisi

Siklon Senyar25; Polanya Berulang

Siklon Senyar25 sendiri bukanlah bencana yang datang tiba-tiba dan tanpa sebab. 

Ia merupakan akumulasi dari hujan ekstrem yang diperkuat oleh perubahan iklim, degradasi daerah aliran sungai, serta tata kelola ruang dan sumber daya alam yang lemah selama puluhan tahun. 

Polanya berulang dan semakin jelas: kerusakan di wilayah hulu dan lereng mempercepat limpasan air dan sedimentasi, sementara wilayah hilir dan dataran banjir menanggung dampak terberat berupa genangan luas, rusaknya permukiman, lumpuhnya layanan publik, dan pengungsian massal.

Dalam konteks bencana yang bersifat sistemik seperti ini, pendekatan birokrasi rutin yang sektoral dan berbasis tugas pokok dan fungsi jelas tidak memadai. 

Bencana tidak mengenal batas dinas, kabupaten, atau sektor. 

Ia bergerak lintas wilayah dan lintas kebijakan.