Bantuan Kemanusiaan Internasional, Negara, dan HAM: Apa Beda Nargis Myanmar dan Senyar25 Aceh?

Hak atas bantuan kemanusiaan adalah bagian dari hak asasi manusia modern. Ia lahir dari pengalaman panjang abad ke-20, ketika dunia menyadari bahwa negara tidak selalu mampu, dan tidak selalu mau, melindungi warganya sendiri.

Dalam kerangka ini, menolak atau menghambat bantuan bukan tindakan netral. Ia adalah keputusan dengan konsekuensi langsung terhadap hak hidup.

ASEAN sendiri telah belajar, meski dengan harga mahal, bahwa non-interference bukan prinsip absolut. Nargis menjadi momen ketika kawasan ini dipaksa mengakui bahwa ada batas di mana diam berubah menjadi keterlibatan pasif dalam penderitaan.

Pelajaran ini seharusnya tidak perlu diulang, apalagi oleh negara yang telah lama berada di posisi penerima solidaritas global.

Baca juga: Senyar Aceh 25, Gelap, dan Lilin-Lilin yang Kita Abaikan

Sejarah yang Berbisik: Negara, Bantuan Internasional, dan Hak Hidup

Sejarah memang tidak berteriak. Ia hanya berbisik, sering kali dengan nada sarkastik. Ia mengingatkan bahwa badai akan berlalu, kamera akan pergi, dan perhatian publik akan berpindah. Yang tertinggal hanyalah catatan tentang siapa yang membuka pintu, dan siapa yang menutupnya. Bagi negara dan para pemimpinnya, inilah pengadilan yang paling lama dan paling teliti.

Sebagai sebuah friendly warning dari masa lalu, Nargis tidak menawarkan resep teknis. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan sederhana yang selalu relevan: ketika kapasitas nasional tidak cukup, apakah negara cukup percaya diri untuk menerima bantuan, atau justru terlalu takut untuk berbagi tanggung jawab?

Perbedaan antara Nargis Myanmar dan Senyar25 Aceh pada akhirnya akan ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan ini.

Sejarah tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya menuntut pilihan yang tepat pada saat yang paling genting. Dan dalam setiap bencana besar, pilihan itu selalu sama: kemanusiaan atau kekuasaan.

Nargis menunjukkan apa yang terjadi ketika pilihan kedua diutamakan. Senyar25 memberi kesempatan—mungkin yang paling jelas—untuk membuktikan bahwa sejarah memang bisa dipelajari, bukan sekadar dikenang.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.