Merespon “Top Mata Kap Igoe”nya Prof. Humam: Soal Negara dan Bencana Aceh

Oleh: Taufiq A. Gani*) 

Bencana Aceh bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga ruang refleksi tentang kehadiran negara dan kapasitas kita sebagai masyarakat. 

Dalam konteks itulah, tulisan Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid berjudul “Top Mata Kap Igoe” menjadi renungan yang menggugah. 

Sebagai salah satu sosok yang selama ini saya hormati dan saya jadikan panutan dalam belajar menulis, karya-karya beliau di SerambiNews telah lama menjadi motivasi bagi saya untuk mengasah sensitivitas dan ketajaman berpikir. 

Tulisan terbaru beliau, yang sarat makna moral dan simbolik, mendorong saya untuk ikut menyumbang sudut pandang.

Saya sependapat dengan narasi yang beliau bangun, namun dalam tulisan ini, saya mencoba menyisip perspektif dari sisi operasional untuk melengkapi pembacaan tersebut.

Dari Moral ke Operasional: Menelusuri Kehadiran Negara

Jika Prof. Humam menyoroti ketidakhadiran negara dari sisi moral dan simbolik, saya mencoba melihatnya dari sisi operasional: bukan semata negara yang absen, tetapi komando yang lumpuh dalam sistem pemerintahan multi-level yang kita anut.

Untuk menghindari generalisasi, penting bagi kita melihat lebih dalam pada dimensi tata kelola yang menopang respons negara.

Kita perlu memperluas cara membaca fenomena ini: bukan hanya sebagai soal kehadiran negara sebagai abstraksi, tetapi juga bagaimana struktur penanggulangan bencana dijalankan secara konkret oleh seluruh tingkatan pemerintahan.

Menurut Undang‑Undang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah adalah aktor utama dalam respons awal darurat, khususnya pada 1–7 hari pertama pascagempa atau hujan ekstrem--fase di mana koordinasi, evakuasi, dan kesiapsiagaan lokal memainkan peran krusial.

Ketika terjadi lambatnya evakuasi, distribusi logistik yang mandek, atau ketidakpastian komunikasi, ini bukan hanya soal pusat yang absen, tetapi juga soal kapasitas daerah yang belum teruji sepenuhnya. 

Ketika kepemimpinan lokal belum optimal dalam mengantisipasi risiko, konsekuensinya muncul dalam bentuk respons yang tertunda dan organisasi yang terguncang.

Pelajaran penting dari Senyar bukan hanya tentang respons cepat, tapi juga tentang kesiapan struktur pemerintahan lintas level. 

Karena rakyat tak hanya menunggu dari Jakarta, tapi juga dari kantor camat, kantor bupati, dan posko terdekat.

Artinya, ungkapan “negara yang terlalu samar” perlu diimbangi dengan pembedaan antara tanggung jawab pusat dan tanggung jawab daerah.