Merespon “Top Mata Kap Igoe”nya Prof. Humam: Soal Negara dan Bencana Aceh

Dalam kondisi darurat, relawan hadir bukan untuk menggantikan negara, tetapi untuk mengisi kekosongan operasional yang seharusnya ditangani pemerintah.

Refleksi moral terhadap kegagalan respons bukanlah sesuatu yang harus ditolak. 

Sebaliknya, refleksi itu membuka ruang untuk revisi struktural. 

Pernyataan terhadap lambatnya respons pusat harus menjadi pendorong perbaikan koordinasi nasional. 

Pandangan terhadap kurangnya kesiapsiagaan lokal harus menjadi pendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah. 

Bencana bukan hanya tantangan alam, tetapi juga ujian kelembagaan dan moral publik.

Dengan membedakan peran dan tanggung jawab lembaga, kita memperkaya narasi Prof. Humam agar menjadi lebih operasional dan solutif--bukan sekadar deklaratif.

Pandangan terhadap negara seyogyanya menjadi ajakan membangun kapasitas bersama, dari pusat ke daerah, dan bukan semata menyalahkan satu pihak atas semua kegagalan.

Dan ketika kita dapat membangun respons yang lebih cepat, koordinasi yang lebih baik, serta pembelajaran kelembagaan yang nyata, kita tidak hanya mengukur keberhasilan dari laporan resmi--tetapi dari nyawa yang terselamatkan, rumah yang dibangun kembali, dan harapan yang tumbuh di hati mereka yang paling rentan.

Bencana boleh datang silih berganti, tapi negara harus belajar hadir bukan hanya sebagai simbol, melainkan sebagai sistem yang bekerja--cepat, jelas, dan menyelamatkan.

Penutup: Menyatukan Renungan Moral dan Struktural

Dengan semangat yang sama, tulisan ini mencoba berdialog dengan renungan Prof. Humam --bukan untuk menggantikan sudut pandang beliau, tetapi untuk menambah lapisan bacaan, agar narasi moral yang beliau bangun dapat bertemu dengan dimensi struktural yang juga menentukan nasib warga dalam situasi krisis.

*) PENULIS adalah Alumni PPRA 65 Lemhannas RI, ASN di Perpusnas RI

Isi artikel dalam rubrik Opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis