Bencana Siklon Senyar Sumatra 2025: Duka Lintas Agama, Etnik, dan Asa di Tahun 2026

Namun sebagian respon dari itu ada yang menanggapi kalau Aceh itu sebagai berisik, tidak bersyukur. Ada pula yang menggambarkan bahwa Aceh sebagai wilayah “terlalu bergantung” atau “dramatis” dalam merespons bencana.

Framing semacam ini tidak hanya keliru, tapi berbahaya, karena mengaburkan fakta bahwa bahwa Aceh sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Aceh membutuhkan bantuan.

Bahkan TA Khalid menyampaikan bahwa banjir ini lebih parah dari tsunami tahun 2004. “Mohon maaf saya mengalami tsunami tetapi rasanya pelebaran musibah ini lebih parah dari tsunami. Selain nyawa, infrastruktur juga hancur banyak orang yang belum dapat terhubung karena terputusnya jaringan,” kata TA Khalid.

Jurnalis Serambi Indonesia, Masrizal, menyayangkan bahwa tanggap proses pemulihan bencana banjir dan longsor di Aceh berjalan sangat lamban berbeda dengan bencana tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 silam.

Mengingat bulan suci Ramadhan sudah dekat maka, didorong agar pemerintah untuk lebih bergerak dengan cepat dalam menangani dan memperbaiki bencana ini baik pengiriman logistik bantuan maupun tempat hunian sementara bisa terealisasi dengan benar dan cepat, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadhan dengan baik. 

Dan Tantangan distribusi tentunya juga masih tetap ada. Beberapa wilayah masih terisolir. Harga sembako melonjak, gas elpiji yang biasanya Rp20.000 kini tembus Rp100.000.

Tidak hanya itu, harga bensin kendaraan mencapai pada angka tertinggi Rp 130.000 dan juga beras sebagai bahan makanan pokok melambung pasca bencana dan ini salah satu ketakutan bagi masyarakat dalam menjalani bulan suci Ramadhan.

Maka di harap bagi pemerintah agar bisa menangani perihal harga sembako di tengah bencana yang terjadi. Bukan hanya menyalurkan bantuan, tapi juga mengawal harga, dan juga menyediakan layanan kesehatan darurat.

Forum  juga menyoroti betapa menyedihkannya bencana banjir dan longsor dijadikan perbandingan dengan satu daerah dan daerah lain di Indonesia. Setiap bencana memiliki konteks, dampak tersendiri, namun membandingkan skala dan penderitaan bencana banjir dan longsor di Aceh adalah tindakan yang tidak etis sesama bangsa Indonesia.

Suara Aceh tidak bertujuan untuk bersaing, tetapi untuk memastikan bantuan sampai ke daerah terisolasi dan mengatasi kerusakan yang terjadi serta kebutuhan yang mendesak.

Sekretaris FKUB Aceh, Hasan Basri M Nur PhD, dalam forum diskusi terpisah pada Senin (29/12/2025) di Kesbangpol, mengajak agar aktivis Aceh untuk terus menyuarakan agar bencana banjir Aceh 2025 ditetapkan berstatus bencana nasional.

Dia meminta aktivis dan tokoh Aceh untuk tetap menyuarakan aspirasi ini walau ada yang menganggapnya sebagai berisik.

“Suarakan keadaan yang sebenarnya tentang dampak banjir Sumatra, walau tidak mendapat respons seperti diharapkan dari pengambil kebijakan dari pusat kekuasaan,” ujarnya.

Sebagai mahasiswa, saya melihat ini sebagai panggilan. Aceh pasca-tsunami 2004 pernah menunjukkan bahwa pemulihan terbaik lahir dari gotong royong yang tak mengenal sekat. 

Kini, dalam bencana banjir 2025, maka kita juga harus bergotong royong menangani bencana ini atas nama bangsa Indonesia.