Surat Terbuka kepada Gubernur Aceh dan 18 Kepala Daerah Tingkat II Terdampak Bencana

Oleh: Ahmad Humam Hamid*) 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan penuh keprihatinan, saya menulis surat terbuka ini untuk menyampaikan perhatian mendalam atas kondisi Aceh pasca Siklon Senyar25 yang melanda pada akhir 2025. 

Bencana ini meninggalkan dampak yang sangat luas, tidak hanya pada fisik - rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik - tetapi juga pada sumber penghidupan masyarakat. 

Lumpur tebal menutup pemukiman, menghancurkan rumah, menyapu sawah, dan merusak sebagian pertanian darat, sehingga hampir seluruh mata pencaharian masyarakat di setidaknya tujuh kabupaten - Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues - seolah terkunci total. 

Fenomena ini bukan sekadar kerusakan fisik; ini adalah krisis ekonomi dan sosial yang menghentikan kegiatan produktif masyarakat secara nyata.

Di tengah situasi yang amat sulit ini, saya mencatat dengan hormat ketabahan, kesungguhan, dan kerja keras Bapak Gubernur serta para Kepala Daerah tingkat II dalam mengurus rakyatnya. 

Tekanan yang dihadapi tidak ringan: keterbatasan sumber daya, medan yang sulit dijangkau, ekspektasi publik yang tinggi, serta tuntutan untuk bergerak cepat di tengah ketidakpastian. 

Upaya turun ke lapangan, membuka akses, menyalurkan bantuan, dan menjaga stabilitas sosial merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepemimpinan yang patut diapresiasi. 

Keberanian dan kesungguhan ini harus menjadi fondasi bagi semua tahap penanganan berikutnya, karena tanpa kepemimpinan yang tegas dan tanggap, seluruh program pemulihan berisiko gagal.

Namun, besarnya tantangan juga menuntut kehati-hatian dalam menentukan langkah berikutnya. 

Fase darurat bukan sekadar tahapan administratif, melainkan fondasi utama bagi seluruh proses pemulihan Aceh ke depan. 

Memasuki tahap pemulihan awal, rehabilitasi, dan rekonstruksi tanpa pengakhiran fase darurat yang benar-benar tuntas, berisiko menimbulkan efek domino yang memperlambat pemulihan ekonomi, memperumit rehabilitasi, dan melemahkan rekonstruksi jangka panjang. 

Keputusan tergesa-gesa di fase ini bukan efisiensi, tetapi pemindahan risiko dari pemerintah ke masyarakat yang terdampak.

Kenali Fase Darurat yang Krusial

Secara teknokratis, status tanggap darurat adalah satu-satunya fase yang menyediakan instrumen kebijakan paling lengkap untuk mengendalikan krisis pascabencana. 

Di fase ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki legitimasi untuk bertindak cepat, fleksibel, dan lintas sektor. 

Dalam konteks fase darurat, pemerintah memiliki fleksibilitas anggaran yang memungkinkan realokasi dana secara cepat, tanpa harus menunggu proses panjang yang biasanya terjadi di masa normal. 

Selain itu, prosedur administrasi disederhanakan sehingga bantuan dapat segera sampai ke tangan masyarakat terdampak. 

Seluruh keputusan diambil berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi administratif, sehingga intervensi menjadi tepat sasaran dan efektif.

Baca juga: Prabowo, Huntara, Puasa, dan “Bek Beurangkaho”: The Last Window of Opportunity

Darurat bukan sekadar label waktu; ia adalah kerangka kebijakan strategis. 

Ketika fase ini dicabut terlalu dini, seluruh mekanisme efektif untuk mengatasi krisis hilang, dan pemerintah daerah kembali ke prosedur birokrasi normal yang lambat dan kaku. 

Jika pencabutan dilakukan sebelum seluruh indikator krusial terpenuhi, konsekuensinya akan terlihat dalam bentuk ketertinggalan pemulihan, keterbatasan rehabilitasi, rekonstruksi tertunda, dan potensi meningkatnya konflik sosial-ekonomi.

Pahami Indikator Pengakhiran Tanggap Darurat

Indikator pengakhiran tanggap darurat harus dipatuhi tanpa kompromi. 

Indikator ini bersifat objektif, terukur, dan harus diverifikasi secara faktual di lapangan, bukan sekadar diklaim secara administratif. 

Seluruh akses fisik ke wilayah terdampak harus terbuka dan fungsional, sehingga tidak ada kantong pemukiman yang terisolasi. 

Seluruh pengungsi harus terdokumentasi, diverifikasi, dan diakui secara resmi, karena tanpa data yang valid, prioritas distribusi bantuan akan salah sasaran dan pemulihan menjadi timpang. 

Distribusi bantuan logistik dan layanan dasar harus berjalan merata dan tepat sasaran, termasuk kebutuhan pokok, obat-obatan, air bersih, dan fasilitas kesehatan darurat. 

Lumpur yang menutupi rumah, pemukiman, sawah, serta sebagian pertanian darat harus dibersihkan secara memadai agar masyarakat dapat mulai memulihkan mata pencaharian mereka. 

Aktivitas dasar masyarakat, termasuk akses ke lahan pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal, harus dimulai sebelum fase pemulihan resmi dibuka.

Baca juga: Jusuf Kalla dan Aceh: Tsunami II, Negara yang Lamban, dan Ilusi Kedaulatan

Fokus utama saat ini adalah menuntaskan fase darurat secara tuntas dengan membersihkan lumpur di jaringan infrastruktur jalan kawasan pemukiman dan sentra produksi pedesaan, sekolah, rumah ibadah, pusat pelayanan kesehatan, sekolahan, dan fasilitas umum lainnya. 

Selain itu, langkah penting berikutnya adalah mendata pengungsi secara lengkap, memverifikasi tingkat kerusakan secara akurat, dan memulihkan mata pencaharian dasar masyarakat terdampak. 

Semua tindakan ini harus dilakukan secara menyeluruh agar fondasi pemulihan Aceh dapat dibangun dengan kuat dan tepat sasaran.

Tanpa terpenuhinya indikator-indikator ini, fase darurat secara faktual belum selesai, meskipun secara administratif dinyatakan berakhir. 

Pemulihan Semu Memperpanjang Penderitaan Rakyat

Ketergesaan berpindah ke tahap pemulihan awal, rehabilitasi, atau rekonstruksi tanpa fondasi ini akan menimbulkan pemulihan semu, yang memperpanjang penderitaan rakyat dan meningkatkan risiko sosial-ekonomi.

Pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah menjadi sangat strategis. 

Pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan dukungan fiskal, kebijakan lintas sektor, dan koordinasi nasional, sementara pemerintah daerah memegang otoritas faktual atas data lapangan, prioritas kebutuhan, dan distribusi bantuan. 

Sinkronisasi yang lemah akan langsung mempengaruhi kualitas pemulihan awal, kualitas rehabilitasi, dan keberhasilan rekonstruksi jangka panjang.

Perlu ditekankan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi bukan fase untuk mencari tahu apa yang rusak atau hilang. 

Jawaban atas pertanyaan “apa yang akan direhabilitasi dan dibangun kembali?” harus tersedia dan bersumber dari data yang diverifikasi dan diakui pada fase darurat. 

Baca juga: Renungan Akhir Tahun: Top Mata Kap Igoe, Seurah Droe bak Allah Taala

Tanpa data sahih, program rehab-rekon akan rapuh, salah sasaran, pemborosan anggaran meningkat, proyek strategis tertunda, dan potensi konflik masyarakat meningkat. 

Memasuki tahap eksekusi tanpa dasar data yang jelas sama dengan membangun di atas asumsi: konsekuensinya dapat diprediksi - ketimpangan sosial meningkat, produktivitas ekonomi terhenti, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun.

Fase darurat juga menentukan kualitas fase pemulihan awal. 

Dalam skenario sukses, fase darurat ditutup secara sempurna, akses terbuka ke seluruh wilayah, pengungsi terdokumentasi, distribusi bantuan merata, dan lumpur dibersihkan. 

Pemulihan awal berjalan lancar, rehabilitasi terstruktur, dan rekonstruksi dijalankan dengan prinsip build back better, membangun Aceh lebih tangguh, masyarakat lebih resilien, dan ekonomi lokal cepat pulih.

Sebaliknya, fase darurat yang setengah matang atau gagal akan menimbulkan masalah berlapis. 

Pengungsi masih terisolasi, distribusi bantuan kacau, sawah dan pertanian tidak bisa dimanfaatkan, program rehabilitasi tidak terkoordinasi, proyek strategis tertunda, dan produktivitas masyarakat berhenti. 

Baca juga: Thailand: Bencana, dan Makna Permintaan Maaf Negara

Akibatnya, seluruh fase pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi akan terhambat, bahkan mungkin gagal total. 

Keputusan terburu-buru di fase pemulihan awal tanpa fondasi darurat yang tuntas akan menimbulkan pemulihan semu, proyek tak selesai, dan pemborosan sumber daya.

Prinsip Strategis yang Perlu Dijalankan

Dengan semua pertimbangan ini, saya menegaskan beberapa prinsip strategis bagi seluruh pemangku kepentingan. 

Fokus utama saat ini adalah menuntaskan fase darurat secara tuntas, membersihkan lumpur, membuka akses, mendata pengungsi, memverifikasi kerusakan, dan memulihkan mata pencaharian dasar. 

Keputusan untuk melanjutkan ke fase pemulihan awal dan rehabilitasi-rekonstruksi hanya dapat dilakukan berdasarkan data yang sahih dan tervalidasi. 

Ketegasan, sinkronisasi, dan keterbukaan antara pemerintah pusat dan daerah harus dijaga. 

Pemulihan yang efektif bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga memulihkan akses fisik, mata pencaharian, dan struktur sosial-ekonomi masyarakat. 

Hanya dengan pendekatan ini Aceh dapat keluar dari krisis dengan kekuatan lebih besar.

Fase darurat adalah fondasi bagi seluruh pemulihan Aceh. 

Ketepatan, ketuntasan, dan kecepatan di fase ini bukan sekadar respons darurat, tetapi investasi strategis untuk pemulihan Aceh dalam jangka menengah dan panjang. 

Kegagalan menuntaskan fase darurat akan memperlambat pemulihan, memperpanjang penderitaan masyarakat, dan melemahkan kapasitas pemerintah untuk membangun kembali wilayah terdampak. 

Baca juga: Mahathir dan Bencana: Utang Ekologi dan Paradigma Baru Bantuan Internasional

Keberhasilan fase darurat adalah penentu apakah Aceh dapat pulih cepat, membangun ekonomi lokal yang tangguh, dan menguatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan penuh kesadaran atas tantangan besar ini, saya menyerukan agar seluruh sumber daya, energi, dan perhatian tertuju pada pengakhiran fase darurat secara menyeluruh. 

Keputusan untuk bergerak cepat ke tahap pemulihan awal atau rehabilitasi-rekonstruksi tanpa fondasi darurat yang lengkap adalah kesalahan strategis yang tidak boleh dilakukan. 

Hanya dengan pengakhiran fase darurat yang sempurna, Aceh dapat membangun kembali wilayahnya, memulihkan kehidupan sosial-ekonomi warganya, dan menghadapi bencana di masa depan dengan ketahanan yang lebih tinggi.

Saya menutup surat ini dengan keyakinan bahwa kepemimpinan yang tegas, berbasis data, dan bertanggung jawab akan menjadi kunci sukses Aceh dalam menata kembali kehidupan masyarakat pascabencana. 

Tindakan nyata di fase darurat bukan sekadar respon krisis, tetapi investasi untuk Aceh yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih tangguh menghadapi masa depan. 

Aceh tidak boleh hanya pulih secara fisik, tetapi harus keluar dari krisis ini dengan ketahanan sosial-ekonomi yang lebih kuat, kepercayaan publik yang pulih, dan pembangunan berkelanjutan yang siap menghadapi bencana berikutnya. 

Fase darurat adalah fondasinya, dan fondasi yang lemah akan membuat seluruh bangunan pemulihan runtuh.

*) PENULIS adalah Mantan Anggota Dewan Pengarah BRR Aceh Nias 2004 dan juga Mantan anggota Multi Donor Fund - EU, the US, World Bank, Jepang, Australia, dan Kanada untuk pembangunan Aceh Nias Paska Tsunami

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.